DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PD. BPR Bank Jogja untuk memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Yogyakarta dan sesuai dengan rencana strategis PD. BPR Bank Jogja untuk menghadapai persaingan global di bidang perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan rencana strategis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta untuk menghadapi persaingan global di bidang perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
14.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PD. BPR Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi untuk menggerakan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
(2)PD. BPR Bank Jogja melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)PD. BPR Bank Jogja wajib menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di wilayah Daerah paling sedikit sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total kredit yang disalurkan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi sebesar 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 2 (dua) tahap:
1. a.sebesar 20 % (dua puluh per seratus) paling lambat terpenuhi tahun 2018; dan
2. b.sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling lambat terpenuhi tahun 2025.
(3)Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam rencana strategis PD. BPR Bank Jogja.

3.Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Usaha PD. BPR Bank Jogja meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan dan menyalurkan kredit;
c.memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;
e.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Modal dasar PD. BPR Bank Jogja ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
(2)Modal dasar PD. BPR Bank Jogja merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan jumlah penyertaan modal setiap tahun untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1).
(2)Penetapan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mengacu pada jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan mengenai rincian jumlah penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

6.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) dan diantara ayat

(7)dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), ayat (6) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)PD. BPR Bank Jogja dipimpin oleh Direksi yang terdiri paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang anggota Direksi, dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(2)Paling sedikit 1 (satu) orang diantara anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 2 (dua) tahun.
(3)Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh BI.
(4)Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
(5)Anggota Direksi bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
(5a)Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(6)Dihapus.
(7)Anggota Direksi dilarang :
1. a.mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
  1. 1.sesama anggota Direksi; dan/atau
  2. 2.anggota Dewan Pengawas.
2. b.memiliki saham secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
3. c.merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
4. d.memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
(7a)Anggota Direksi harus memiliki:
1. a.kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan;
2. b.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
3. c.pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
4. d.kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank perkreditan rakyat yang sehat; dan
5. e.persyaratan lain yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Calon Anggota Direksi diangkat oleh Walikota menjadi Anggota Direksi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(1a)Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyerahkan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas.
(2)Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mengikuti Fit and Proper Test (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Walikota setelah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi.
(4)Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR Bank Jogja dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.
(6)Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi diterbitkan.
(7)Proses pengangkatan Direksi yang baru, dilaksanakan oleh Walikota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir

8.Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (5) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), dan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, salah seorang diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang dari unsur birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.sisanya dari unsur akademisi dan/atau profesional di bidang perbankan.
(3)Paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan.
(4)Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
(5)Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Jogja atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Jogja.
(5a)Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
(6)Dihapus.
(6a)Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap Direksi di BPR atau Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya.
(7)Dihapus.
(7a)Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
(8)Dihapus.
(8a)Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
1. a.sesama anggota Dewan Pengawas; dan/atau
2. b.anggota Direksi.
(9)Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.
(10)Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
(11)Anggota Dewan Pengawas harus memiliki:
1. a.sertifikasi kelulusan sebagai Dewan Pengawas;
2. b.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
3. c.pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat
(3)dihapus sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Calon Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota menjadi Anggota Dewan Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(1a)Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mengikuti Fit and Proper Test (Penilaian Kemampuan dan Kepatutan) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
(5)Walikota setelah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
(6)Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jogja dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan.
(8)Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diterbitkan.

10.Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD. BPR Bank Jogja ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(2)Manajemen kepegawaian PD. BPR Bank Jogja berpedoman pada Keputusan Direksi tentang pedoman pengelolaan kepegawaian PD. BPR Bank Jogja yang disetujui oleh Walikota.
(3)Dihapus.

11.Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 45

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 45

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008