DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan yaitu Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Daerah Tipe A, dan Dinas Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 97 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
3.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Yogyakarta.
7.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Yogyakarta.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
10.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
15.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang;
6. 6.Dinas Kebakaran Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
7. 7.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
8. 8.Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
14. 14.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. 16.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. 19.Dinas Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
21. 21.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Danurejan Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Bausasran; b) Kelurahan Suryatmajan; dan c) Kelurahan Tegalpanggung;
2. 2.Kecamatan Gedongtengen Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Pringgokusuman; dan b) Kelurahan Sosromenduran;
3. 3.Kecamatan Gondokusuman Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Baciro; b) Kelurahan Demangan; c) Kelurahan Klitren; d) Kelurahan Kotabaru; dan e) Kelurahan Terban;
4. 4.Kecamatan Gondomanan Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Ngupasan; dan b) Kelurahan Prawirodirjan;
5. 5.Kecamatan Jetis Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Bumijo; b) Kelurahan Cokrodiningratan; dan c) Kelurahan Gowongan;
6. 6.Kecamatan Kotagede Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Prenggan; b) Kelurahan Purbayan; dan c) Kelurahan Rejowinangun;
7. 7.Kecamatan Kraton Tipe A, membawahi wilayah kerja: a) Kelurahan Kadipaten; b) Kelurahan Panembahan; dan c) Kelurahan Patehan;
8. 8.Kecamatan Mantrijeron Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Gedongkiwo; b) Kelurahan Mantrijeron; dan c) Kelurahan Suryodiningratan;
9. 9.Kecamatan Mergangsan Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Brontokusuman; b) Kelurahan Keparakan; dan c) Kelurahan Wirogunan;
10. 10.Kecamatan Ngampilan Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Ngampilan; dan b) Kelurahan Notoprajan;
11. 11.Kecamatan Pakualaman Tipe B, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Gunungketur; dan b) Kelurahan Purwokinanti;
12. 12.Kecamatan Tegalrejo Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Bener; b) Kelurahan Karangwaru; c) Kelurahan Kricak; dan d) Kelurahan Tegalrejo;
13. 13.Kecamatan Umbulharjo Tipe A, membawahi wilayah kerja : a) Kelurahan Giwangan; b) Kelurahan Muja Muju; c) Kelurahan Pandeyan; d) Kelurahan Semaki; e) Kelurahan Sorosutan; f) Kelurahan Tahunan; dan g) Kelurahan Warungboto;
14. 14.Kecamatan Wirobrajan Tipe A, meliputi wilayah kerja : a) Kelurahan Pakuncen; b) Kelurahan Patangpuluhan; dan c) Kelurahan Wirobarajan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten dan paling banyak 12 (dua belas) bagian.
(2)Sekretariat DPRD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

Pasal 5

(1)Inspektorat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6

(1)Dinas Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) bidang, dan masing- masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 7

(1)Dinas Daerah tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 8

(1)Dinas Daerah tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 2 (dua) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pasal 9

Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan urusan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat ditambahkan 2 (dua) bidang yang masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

(1)Badan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) bidang, dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) subbidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…