DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan menumbuhkan kemandirian BUMD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11);
11.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha baik dalam bentuk uang maupun barang.
2.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Jogja adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
9.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BUMD dan memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam menyediakan permodalan dan jaminan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMD dalam rangka:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
c.menumbuhkan kemandirian BUMD.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyertaan modal daerah kepada BUMD terdiri atas:
1. a.PD. BPR Bank Jogja; dan
2. b.PT Bank BPD DIY.
(2)Penyertaan modal daerah pada BUMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PD. BPR Bank Jogja sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000.000.000,55 (dua puluh lima milyar rupiah lima puluh lima sen).
(3)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebesar Rp. 74.999.999.999,45 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan perincian sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)
3. c.tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
4. d.tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 13.999.999.999,45 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen).

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp. 87.754.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(3)Pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2015.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan Kahar sehingga penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) tidak terpenuhi, maka penyertaan modal dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB III

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

(1)Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai fungsi fasilitasi penyertaan modal daerah.
(2)Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melibatkan SKPD/Unit Kerja atau lembaga terkait.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…