DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Penyelenggara dan Pengelola Menara, Zona bebas Menara, Zona Menara, Menara bersama, dan Sertifikat Laik Fungsi Menara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara Telekomunikasi, perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
2.Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Menara Telekomunikasi sesuai dengan ruang yang tersedia.
3.Fiber optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
4.Kamuflase adalah penyesuaian desain bangunan Menara yang diselaraskan dan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
5.Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
6.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
7.Zona bebas Menara adalah zona yang tidak diperbolehkan terdapat Menara.
8.Zona Menara kamuflase adalah zona yang diperbolehkan terdapat Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga Menara tidak terlihat seperti Menara konvensional.
9.Menara Macrocell adalah bangunan Menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
10.Menara Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh Menara Macrocell atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11.Menara Bersama adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah dan/atau bangunan gedung dan secara teknis dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi.
12.Aset Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
13.Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan letak Menara yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.
14.Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
15.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
16.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
18.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Menara bertujuan untuk:

a.menata Menara di Daerah;
b.mewujudkan menara yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
c.mewujudkan penataan Menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
d.mewujudkan tertib penataan Menara yang menjamin keandalan teknis Menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
e.mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Menara.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan terhadap:

a.Menara Macrocell
b.Menara Microcell; dan
c.jaringan Fiber Optic.

BAB II

MENARA MACROCELL

Pasal 4

(1)Penyelenggara Menara harus menggunakan Menara Macrocell secara bersama.
(2)Menara Backbone dikecualikan dari fungsi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Menara Kamuflase.

Pasal 5

Setiap penyelenggara Menara Macrocell wajib memiliki izin.

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian Menara Macrocell ditetapkan berdasarkan zonasi.
(2)Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona :
1. a.bebas Menara; dan
2. b.Menara kamuflase.
(3)Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.bangunan cagar budaya; dan b.cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
(4)Lokasi diluar zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan zona Menara kamuflase.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona bebas Menara dan zona Menara kamuflase diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Perizinan Menara Macrocell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Izin Mendirikan Bangunan; dan
2. b.Izin Gangguan dalam hal Menara mempergunakan genset sebagai catu daya.
(2)Dalam memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Menara harus mendapatkan Rekomendasi.
(3)Penyelenggara Menara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pemberhentian sementara seluruh kegiatan;
3. c.pembongkaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Menara diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung, dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Menara diatas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan :
1. a.tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
2. b.konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara.

Pasal 9

(1)Antena yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari perizinan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.

BAB III

MENARA MICROCELL

Pasal 10

(1)Penyelenggara Menara sebelum mendirikan Menara Microcell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi perizinan pendirian Menara Microcell.
(2)Penyelenggara Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan jaringan Fiber Optik.
(3)Menara Microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Menara Kamuflase.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…