DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tahun 2005 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
2.Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya dalam badan musyawarah, Komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, atau badan kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
3.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
4.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
5.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
6.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
7.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
8.Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
9.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
12.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Yogyakarta.
13.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
14.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
15.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogayakarta.
16.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.Uang Representasi;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Beras;
4. d.Uang Paket;
5. e.Tunjangan Jabatan;
6. f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
7. g.Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
8. h.Tunjangan Komunikasi Intensif;dan
9. i.Tunjangan Reses.
(2)Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD.
(3)Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Pajak Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD.
(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(6)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(4)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan hari libur, maka Tunjangan Jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen);dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti sampai dengan 1 (satu) bulan, atau 1 (satu) bulan sampai dengan 0,5 (nol koma lima) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan;atau
2. b.masa bakti lebih dari 1,5 (satu koma lima) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan.

Pasal 8

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses.

Pasal 9

(1)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan Daerah berupa tinggi, sedang atau rendah.
(2)Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan jika Daerah dikelompokan dalam kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. a.tinggi, maka diberikan sebesar 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, maka diberikan sebesar 5 (lima) kali;dan
3. c.rendah, maka diberikan sebesar 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kemampuan keuangan daerah dan besaran penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian;dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan;dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;dan
2. b.tunjangan transportasi.
(4)Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di rumah sakit milik Pemerintah atau Pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk suami atau istri dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…