DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, 14B, 14C, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, Ketentuan Pasal 38 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi lebih optimal, maka materi mengenai insentif dan disinsentif, pemilahan sampah serta pembinaan dan pengawasan serta perlu disempurnakan;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
4.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan timbulan sampah.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8.Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
9.Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
10.Pengelola Sampah adalah orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah.
11.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15.Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
16.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
17.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat penampungan sementara dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
18.Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan sebagai pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah.
19.Disinsentif adalah tidak mendapatkan insentif, fungsinya sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi terjadinya pelanggaran, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya pengelolaan sampah.
20.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
21.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
22.Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan kegiatan.
23.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa, baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi.
24.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
25.Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
26.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
27.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan:
1. a.Insentif; atau
2. b.Disinsentif.
(2)Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Orang; dan/atau
2. b.Badan Usaha.
  1. 3.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, 14B, 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Insentif kepada Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
1. a.inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
2. b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
(2)Insentif kepada Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemberian subsidi; dan/atau
2. b.pemberian penghargaan.
(3)Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan untuk:
1. a.inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
3. c.pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
4. d.tertib penanganan Sampah.
(4)Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.pemberian subsidi;
2. b.pemberian penghargaan; dan/atau
3. c.pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
(5)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14B

(1)Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan apabila penerima insentif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (1) dan ayat (3).
(2)Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penghentian subsidi;
2. b.penghentian pengurangan retribusi daerah; dan/atau
3. c.denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 14C

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 14B diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
1. a.setiap Orang pada sumbernya;
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.
(6)Sampah hasil pemilahan dapat ditampung oleh:
1. a.Orang:
2. b.Badan Usaha: dan/atau
3. c.Pemerintah Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha sebagai Pengelola Sampah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Orang dan/atau Badan Usaha.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2022 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd SUMADI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1, 6/2022) Paraf Koordinasi Paraf Herarki Jabatan Paraf Tgl Jabatan Paraf Tgl Kabag. Hukum Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian & Pembangunan Ka. DLH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. UMUM Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu dilakukan sinkronisasi materi muatan isi pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga dalam Peraturan Daerah tersebut menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan dengan acuan terkait pemilahan sampah. Selain itu belum ada pengaturan yang jelas terhadap jenis pemberian insentif dan disinsentif kepada pihak perseorangan, lembaga maupun /badan usaha yang menjadi sumber penghasil sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya peninjauan kembali/penyesuaian terhadap acuan pemberian insentif dan disinsentif serta pengelompokan jenis kategori sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai dasar pemberian insentif dan disinsentif kepada perseorangan, lembaga maupun badan usaha serta jenis pemilahan sampah yang perlu dilakukan di sumbernya oleh setiap orang, pengelola kawasan, dan pemerintah kota. Pemberian insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Ketentuan mengenai pemilahan sampah dapat dijadikan sebagai acuan dalam memisahkan sampah berdasarkan jenis sampah. Berdasarkan beberapa materi penyesuaian materi tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…