DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kewenangan, Program pembangunan industri, jangka waktu, substansi rencana pembangunan industri kota, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah B. Sumber Daya Industri C. Sarana dan Prasarana D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Yogyakarta C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Yogyakarta BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA A. Strategi Pembangunan Industri B. Program Pembangunan Industri Daerah BAB V PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
4.Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
5.Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIK 2023-2043 adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kota Yogyakarta.
10.Sistem Informasi Industri adalah sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyusun RPIK.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.RIPIN;
2. b.KIN;
3. c.RPIP Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. d.RPJPD;
5. e.RPJMD;
6. f.potensi sumber daya Industri daerah;
7. g.RTRW;
8. h.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, serta satu kesatuan dengan daya dukung daya tampung lingkungan;
9. i.proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri; dan
10. j.peran serta masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH Visi Pembangunan Daerah berdasar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi ini selaras dengan Visi Pembangunan DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Pasal 3

Program Pembangunan Industri Daerah meliputi:

a.pengembangan Industri unggulan;
b.pengembangan perwilayahan Industri;
c.pembangunan sumber daya Industri;
d.pembangunan sarana prasarana Industri; dan
e.pemberdayaan Industri.

Pasal 4

(1)Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.Industri furnitur dan Industri bahan dari kayu;
2. b.Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
3. c.Industri logam dasar;
4. d.Industri pangan;
5. e.Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
6. f.Industri elektronika dan telematika;
7. g.jasa Industri; dan
8. h.Industri kreatif.
(2)Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar.
(3)Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah secara adil dan merata.
(4)Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
(5)Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, dan telekomunikasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
(6)Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui pembangunan Industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kerja sama internasional, dan pengembangan Industri kecil menengah.
(7)Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Industri.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
2. b.penyampaian informasi dan/atau laporan.
(4)Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri nasional.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI Pembangunan industri di Kota Yogyakarta dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala utamanya adalah :

Pasal 6

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Nasional dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah bersifat strategis, RPIK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Daerah Istimewa Yogyakarta, RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RTRW, potensi sumber daya industri Kota Yogyakarta, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri Kota Yogyakarta serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan, proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, dan melibatkan peran serta masyarakat. Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 merupakan salah satu dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 selain ditujukan untuk pelaku usaha industri juga menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Yogyakarta serta stakeholder lainnya dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran pembangunan industri Kota Yogyakarta.

Pasal 7

(1)RPIK memuat:
1. a.gambaran umum, meliputi:
  1. 1.kondisi umum daerah;
  2. 2.sumber daya Industri;
  3. 3.sarana dan prasarana; dan
  4. 4.pemberdayaan industri kecil.
2. b.visi dan misi pembangunan Industri, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri, meliputi:
  1. 1.visi dan misi pembangunan daerah;
  2. 2.tujuan pembangunan Industri; dan
  3. 3.sasaran pembangunan Industri.
3. c.Strategi dan program pembangunan industri:
  1. 1.strategi pembangunan industri; dan
  2. 2.program pembangunan industri Daerah.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.monitoring; dan
2. b.evaluasi.
(4)Walikota dapat melakukan pengambilan kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
2. b.melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri Daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri; dan
5. e.ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah–langkah penyelesaian di sektor Industri.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…