Tarif PBBP2 ditetapkan sebagai berikut:
a.0,05 % (Nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
b.0,07 % (Nol koma nol tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
c.0,12 % (Nol koma dua belas persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
d.0,25 % (Nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan
e.0,3 % (Nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 10, 54/2020 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut telah dilakukan peninjauan kembali/penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan pembayaran PBB yang cukup signifikan bagi wajib pajak di beberapa wilayah Kota Yogyakarta. Kenaikan pembayaran PBB ini yang cukup signifikan ini menimbulkan keberatan pada para wajib pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu adanya peninjauan kembali/penyesuaian terhadap tarif PBB yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ___________________________________________________________________________