DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Perencanaan, Tata Cara Penyusunan Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Dan Penetapan, Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Target Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Partisipasi Masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2.Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
3.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.
4.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
5.Keterangan/Penjelasan adalah uraian mengenai hasil penelitian secara singkat terhadap permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dituangkan dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
12.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
13.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui usulan:

a.Propemperda; atau
b.diluar Propemperda.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 3

(1)Usulan Propemperda berasal dari:
1. a.Pemerintah Daerah; atau
2. b.DPRD.
(2)Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 4

(1)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai dengan rancangan Peraturan Daerah.
(2)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.keterangan/penjelasan; atau
2. b.naskah akademik.

Pasal 5

(1)Rancangan Peraturan Daerah yang disertai keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
2. b.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
3. c.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
4. d.APBD;
5. e.pencabutan Peraturan Daerah;
6. f.perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
7. g.kelembagaan Perangkat Daerah; dan
8. h.penyertaan modal.
(2)Keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 6

(1)Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus disertai naskah akademik.
(2)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a.akibat putusan Mahkamah Agung;
b.APBD;
c.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kemantren; dan
d.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan.

Pasal 8

Walikota menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan penyusunan skala prioritas.
(2)Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(3)Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(4)Walikota menetapkan usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah harus memprioritaskan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 11

Hasil penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diusulkan dalam Propemperda.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…