DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp2.224.559.795.311,00; APBD terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah; Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.101.702.615.240,00; Belanja Daerah Rp 2.180.516.463.311,00; Pembiayaan Netto Rp78.813.848.071,00;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp2.224.559.795.311,00 (dua triliun dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.101.702.615.240,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.180.516.463.311,00 Defisit Rp (78.813.848.071,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 122.857.180.071,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 44.043.332.000,00 Pembiayaan Netto Rp 78.813.848.071,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.101.702.615.240,00 (dua triliun seratus satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.166.831.321,00 (satu triliun seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp719.752.270.160,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.529.916.775,00 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.176.145.992,00 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.708.498.394,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.101.535.783.919,00 (satu triliun seratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp977.801.282.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.734.501.919,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.180.516.463.311,00 (dua triliun seratus delapan puluh miliar lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.847.654.404.531,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp829.690.333.179,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp909.016.230.947,00 (sembilan ratus sembilan milyar enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp97.725.590.405,00 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.222.250.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp230.084.593.387,00 (dua ratus tiga puluh milyar delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.595.613.972,00 (tujuh puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.721.810.834,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.954.331.965,00 (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.338.511.616,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp474.325.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp101.524.276.013,00 (seratus satu milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga belas rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.253.189.380,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.253.189.380,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…