DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek Kebudayaan; Pengelolaan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dalam upaya pengelolaan kebudayaan daerah melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di tengah tantangan dan hambatan peradaban daerah, nasional serta dunia;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Daerah.
2.Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan budaya melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
3.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual, potensi, dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
4.Sumbu Filosofi Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sumbu Filosofi adalah kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwujud poros/garis/sumbu lurus yang menghubungkan penanda utama antara Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak yang melambangkan perjalanan siklus hidup manusia (Sangkan Paraning Dumadi) yang telah ditetapkan UNESCO dengan nama The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks.
5.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
6.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
7.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan tujuan daerah.
8.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
9.Setiap orang adalah orang, baik perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
10.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
14.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kemantren.
15.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pengelolaan Kebudayaan di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.menguatkan karakter dan jati diri masyarakat Daerah melalui pemerataan akses Kebudayaan;
2. b.memelihara nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan Pemerintah Daerah;
3. c.melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Daerah;
4. d.meningkatkan ketahanan Kebudayaan Daerah; dan
5. e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek Kebudayaan;
b.pengelolaan;
c.peran serta masyarakat; dan
d.pendanaan.

BAB II

OBJEK KEBUDAYAAN

Pasal 4

(1)Objek Kebudayaan meliputi:
1. a.nilai budaya;
2. b.pengetahuan dan teknologi;
3. c.bahasa;
4. d.adat istiadat;
5. e.tradisi luhur;
6. f.benda budaya; dan
7. g.seni.
(2)Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten dan/atau masyarakat Daerah.

Pasal 5

(1)Nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma.
(2)Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b dapat berupa:
1. a.permainan rakyat;
2. b.olahraga tradisional;
3. c.penanggalan tradisional;
4. d.senjata;
5. e.alat kesenian;
6. f.busana dan tata rias;
7. g.kain dan tekstil;
8. h.kuliner dan tata cara perjamuan;
9. i.jamu;
10. j.pertanian;
11. k.sistem irigasi;
12. l.sistem ekonomi;
13. m.arsitektur;
14. n.alat transportasi; dan
15. o.kearifan tentang alam.
(3)Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.tradisi lisan;
2. b.ekspresi lisan; dan
3. c.manuskrip.
(4)Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat berupa:
1. a.tata kelola lingkungan;
2. b.tata cara penyelesaian sengketa;
3. c.ritus;
4. d.ritual; dan
5. e.upacara adat.
(5)Tradisi luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Daerah dapat berupa:
1. a.segoro amarto;
2. b.rewang/balad;
3. c.daur hidup;
4. d.pawukon;
5. e.motif batik;
6. f.joglo, limasan, bahu danyang, dan omah kalang; dan
7. g.beksan serimpi, macapat, dan wira pertiwi.
(6)Benda budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa:
1. a.cagar budaya; dan
2. b.objek diduga cagar budaya.
(7)Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.seni pertunjukan;
2. b.seni rupa;
3. c.seni sastra;
4. d.seni musik; dan
5. e.seni media.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Kebudayaan.
(2)Penyelenggaraan Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(3)Dalam hal Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada pada kawasan Sumbu Filosofi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Sumbu Filosofi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pengelolaan Kebudayaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
(3)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
(4)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengelolaan Kebudayaan dilaksanakan melalui upaya:
1. a.Pelindungan;
2. b.Pengembangan;
3. c.Pemanfaatan; dan
4. d.Pembinaan.
(2)Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang Kebudayaan.
(3)Pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.akademisi;
3. c.masyarakat; dan
4. d.instansi vertikal.

Pasal 10

Pelindungan objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.inventarisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyelamatan; dan
5. e.publikasi.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…