DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan perizinan berusaha karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang jasa konstruksi;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), maka Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2023 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd SINGGIH RAHARJO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:(11,45/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) I. UMUM Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah beberapa peraturan perundang- undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berimplikasi secara fundamental terhadap pengaturan jasa konstruksi. Perubahan tersebut salah satunya dalam pelaksanaan penerapan sistem perizinan di Indonesia yang dilakukan secara terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), termasuk dalam hal pengurusan izin usaha jasa konstruksi. Selain itu, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memberikan konsekuensi tersendiri dalam penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi. Mengingat Izin Usaha Jasa Konstruksi semula penyelenggaraannya merupakan kewenangan di Kabupaten/Kota. Namun, berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Lebih dari itu, perubahannya juga terkait dengan nomenklatur “Izin Usaha” diganti dengan perizinan berusaha bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terpusat melalui website dengan pemantauan langsung dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sudah tidak sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum serta sinkronisasi peraturan perundang- undangan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 38

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…