DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp1.900.654.853.178,00 (satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp1.900.654.853.178,00 (satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 1.832.354.075.353,00
2. b.Belanja Daerah Rp 1.900.654.853.178,00 Defisit Rp (68.300.777.825,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 68.300.777.825,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 68.300.777.825,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.832.354.075.353,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp989.691.264.835,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp705.564.801.395,00 (tujuh ratus lima miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.646.175.965,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.333.964.462,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp169.146.323.013,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp842.662.810.518,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp740.980.547.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.682.263.518,00 (seratus satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

Lain lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.900.654.853.178,00 (satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.768.149.124.704,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp749.135.009.783,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp922.885.643.917,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.933.321.004,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.195.150.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp16.046.705.949,00 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp4.038.940.827,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). ratus ribu rupiah). direncanakan sebesar Rp517.500.000,00 (lima ratus tujuh belas juta lima
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f puluh empat rupiah). lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan huruf e direncanakan sebesar Rp21.527.073.294,00 (dua puluh satu miliar
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.897.298.681,00 (dua puluh
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada delapan ratus tiga puluh lima rupiah). enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu huruf c direncanakan sebesar Rp35.622.797.835,00 (tiga puluh lima miliar
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ratus delapan puluh delapan rupiah). delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu delapan huruf b direncanakan sebesar Rp22.869.911.888,00 (dua puluh dua miliar
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). direncanakan sebesar Rp5.985.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belanja modal aset lainnya.f. belanja modal aset tetap lainnya;e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dand. belanja modal gedung dan bangunan;c. belanja modal peralatan dan mesin;b. belanja modal tanah;a. puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: empat ratus dua puluh juta delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan direncanakan sebesar Rp112.420.081.698,00 (seratus dua belas miliar
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

Pasal 9

(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.038.940.827,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…