DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

MAteri Pokok: Perubahan Bentuk Badan Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan tujuan; KEgiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal dan Saham; Anggaran Dasar; RUPS; Komisaris; Direksi; Pegawai; Perencanaan dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Daerah Kepada PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda); Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; Pembinaan dan Pengawasan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
3.Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) adalah Perseroda yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
4.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda).
7.Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.
8.Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) serta mewakili Perseroan Terbatas Jogjatama Vishesha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah Jogjatama Vishesha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
(2)PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) berkedudukan di Daerah dan sekaligus sebagai Kantor Pusat.
(3)PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang atau unit- unit usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembukaan kantor cabang dan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris dan persetujuan RUPS.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan prinsip pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pendirian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) bertujuan:
1. a.memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan aset perusahaan, pengupayaan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Daerah serta usaha lainnya;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
3. c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
4. d.memberikan fasilitasi kepada pengusaha usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) merupakan perusahaan aneka usaha yang menyelenggarakan kegiatan meliputi:
1. a.pemanfaatan dan pendayagunaan aset perusahaan, aset Pemerintah Daerah dan pihak lain;
2. b.penyediaan sarana untuk kegiatan publik;
3. c.penyediaan jasa; dan
4. d.usaha lainnya.
(2)Bentuk pemanfaatan dan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
1. a.pengembangan dan penyewaan aset; dan/atau
2. b.kerjasama pengelolaan aset dengan pihak lain.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu pendirian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) tidak terbatas.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan Rp230.719.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari modal yang sudah ditempatkan pertama kali dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp117.667.020.000,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) dan modal yang ditempatkan dari pihak lain.
(3)Selisih kurang modal dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dapat dipenuhi melalui penyertaan modal dan/atau pihak lain.
(4)Komposisi modal yang sudah ditempatkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar, sedangkan selisih modal yang ditempatkan pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(6)Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta perubahan modal dasar diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

(1)Modal yang ditempatkan merupakan hasil penetapan ulang terhadap Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bergerak maupun tidak bergerak, pada PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda).
(2)Hasil penetapan ulang terhadap Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Modal PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) sesuai dengan besaran kepemilikan saham.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal diterbitkan dalam bentuk saham.
(2)Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama pemegang saham.
(3)Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
(4)Setiap pemegang saham harus tunduk pada seluruh keputusan dalam RUPS.

BAB VIII

ANGGARAN DASAR

Pasal 10

(1)Anggaran dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran dasar PT. Jogjatama Vishesha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan, jumlah dan masa jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010