DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.965.859.629.407,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Undang(6)ayat18Pasal - NegaraDasarUndang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 1950Tahun16Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); NOMOR 12 TAHUN 2022
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.965.859.629.407,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 1.822.002.939.457,00
2. b.Belanja Daerah Rp 1.911.192.629.407,00 Defisit Rp (89.189.689.950,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 143.856.689.950,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 54.667.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 89.189.689.950,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.822.002.939.457,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh dua miliar dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp666.764.687.031,00 (enam ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.281.800.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.503.056.590,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.655.572.620,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua r.ibu enam ratus dua puluh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.324.257.821,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.155.238.252.426,00 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp933.942.490.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp221.295.762.426,00 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.911.192.629.407,00 (satu triliun sembilan ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.673.216.141.266,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp755.461.973.898,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.230.981.714,00 (delapan ratus tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp85.651.370.654,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.871.815.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp221.813.852.692,00 (dua ratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.756.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.020.348.028,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.353.267.599,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.140.696.413,00 (enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.848.784.652,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.119.783.229,00 (lima belas miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.042.852.220,00 (satu miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.042.852.220,00 (satu miliar empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…