DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 12
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.076.283.801.555,00 (dua triliun tujuh puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 1.942.999.331.952,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.031.405.801.555,00 Defisit Rp (88.406.469.603,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 133.284.469.603,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 44.878.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 88.406.469.603,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.942.999.331.952,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.621.508.426,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.532.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.574.634.550,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.651.246.991,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.178.395.626.885,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.166.617.823.526,00 (satu triliun seratus enam puluh enam milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.967.021.701.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh milyar dua puluh satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.199.596.122.526,00 (seratus sembilan puluh Sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp.1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.031.405.801.555,00 (dua triliun tiga puluh satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.771.010.674.799,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar sepuluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 784.356.969.233,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus limapuluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 876.442.434.713,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.866.120.853,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.345.150.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.389.180.906,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.129.902.600,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.741.870.688,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.187.396.564,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.803.547.849,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.526.463.205,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.942.216.260,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.063.729.590,00 (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.063.729.590,00 (satu miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…