DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaporan, Dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
c.bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
4.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksaaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
8.Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diselanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
d.pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

(1)Walikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

(1)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
3. c.Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
4. d.Perizinan Berusaha lainnya.
(2)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(3)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(4)Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
(5)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(6)Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(7)Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf d dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 7

(1)Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3)Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
(4)Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)meliputi:
1. a.manajemen penyelenggaraan;
2. b.pengintegrasian PTSP;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.sumber daya manusia aparatur;
5. e.tata hubungan kerja; dan
6. f.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 10

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…