DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : APBD terdiri atas : a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.843.765.166.854,00 (satu trilyun delapan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); TAHUN ANGGARAN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG NOMOR 14 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5.Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
6.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Daerah adalah Kota Yogyakarta;

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.843.765.166.854,00 (satu trilyun delapan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 1.705.792.285.147,00
2. b.Belanja Daerah Rp 1.794.427.166.854,00 Defisit Rp (88.634.881.707,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 137.972.881.707,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 49.338.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 88.634.881.707,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.705.792.285.147,00 (satu trilyun tujuh ratus lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima seratus empat puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 582.331.660.409,00 (lima ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 379.411.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.197.285.000,00 (dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 32.567.405.946,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp 143.155.369.463,00 (seratus empat puluh tiga milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.123.460.624.738,00 (satu trilyun seratus dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 955.463.005.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 167.997.619.738,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).`

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.794.427.166.854,00 (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer;

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.545.924.567.698,00 (satu trilyun lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 718.502.675.044,00 (tujuh ratus delapan belas milyar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 729.058.293.487,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah ).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 81.763.334.167,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.600.265.000,00 (enam belas milyar enam ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 191.347.805.776,00 (seratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.506.839.472,00 (lima puluh satu milyar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.88.395.770.005,00 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp 44.030.414.099,00 (empat puluh empat milyar tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah ).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.414.782.200,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 56.325.000.000,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…