DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Struktur dan Besaran Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pengurangan dan Pembenasan Retribusi, Pemanfaatan Retribusi, dan Tata Cara Penagihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
2.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3.Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, prasarana bangunan, gedung, prasarana gedung, kendaraan, alat-alat berat, dan/atau peralatan milik Pemerintah Daerah.
4.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
5.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
6.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
7.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana.
12.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi terdiri atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
1. a.tanah dan bangunan antara lain terdiri atas:
  1. 1.pemanfaatan lahan pasar;
  2. 2.ruang penyimpanan daging (cold storage);
  3. 3.tempat bongkar muat pasar;
  4. 4.tempat penyimpanan barang pasar;
  5. 5.kios, los dan lapak pendukung tempat khusus parkir;
  6. 6.kamar mandi/WC;
  7. 7.pemanfaatan tanah, bangunan, gedung, dan prasarana untuk pemberdayaan dan pendidikan selain dari angka 1 sampai dengan angka 6.
2. b.kendaraan yang terdiri atas:
  1. 1.mobil tangki air bersih;
  2. 2.kendaraan tangki tinja;
  3. 3.toilet mobile;
  4. 4.mobil angkut daging;
  5. 5.mobil angkut ikan;
  6. 6.mobil tangga pemadam kebakaran; dan
  7. 7.mobil pemadam kebakaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:
1. a.pemadaman kebakaran;
2. b.pelayanan edukasi;dan/atau
3. c.pelayanan sosial.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Subjek Retribusi meliputi orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam Pemakaian Kekayaan Daerah serta diwajibkan membayar Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Golongan Retribusi merupakan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

a.jenis kekayaan daerah;
b.jenis pelayanan;
c.jangka waktu,jarak;
d.keluasan; dan/atau
e.intensitas.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis barang kekayaan Daerah.

Pasal 10

(1)Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…