DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penetapan Dan Pengumuman, Upaya Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan, Pemberdayaan Masyarakat, Koordinasi Dan Jejaring Kerja, Sumber Daya Dan Sistem Informasi, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia;
c.bahwa untuk membentuk budaya Kesehatan masyarakat guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di Daerah perlu dilakukan melalui pembentukan produk hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2.Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau Wabah.
3.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
4.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
5.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Tim Gerak Cepat adalah Tim yang bertugas membantu upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada Kejadian Luar Biasa atau Wabah.
9.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
10.Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan nondiskriminatif;
h.norma-norma agama;
i.kearifan lokal; dan
j.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular untuk:

a.mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular;
b.menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
d.memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
e.membentuk budaya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular baik yang berpotensi dan/atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.
(2)Penetapan kejadian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan jenis Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.
(3)Kejadian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a.penyakit endemis lokal;
b.Penyakit Menular potensial Wabah;
c.fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
d.memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
e.menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 6

(1)Upaya pencegahan dilakukan untuk:
1. a.memutus mata rantai penularan;
2. b.perlindungan spesifik;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.perbaikan gizi masyarakat; dan
5. e.upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
(2)Upaya pencegahan Penyakit Menular dilakukan secara bersama antara Masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
(3)Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
(4)Upaya pengendalian dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
(5)Upaya pemberantasan dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
(6)Penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
(7)Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)meliputi agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.
(8)Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB dan/atau Wabah, upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:
1. a.membentuk Tim Gerak Cepat;
2. b.mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
3. c.mengembangkan jejaring kerja, koordinasi dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
4. d.meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi; dan
5. e.meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim Gerak Cepat dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada KLB dan/atau Wabah.
(2)Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.akademisi;
3. c.Tenaga Kesehatan; dan
4. d.Pelaku Usaha.
(3)Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan instansi pusat yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
(4)Dalam hal percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Gerak Cepat di tingkat kemantren, kelurahan atau Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular ditempat kerja yang terdiri atas:
1. a.membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
3. c.penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja;
4. d.penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh pekerja;
5. e.penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular; dan
6. f.prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Setiap Pelaku Usaha harus bertanggungjawab memberikan dukungan tanggungjawab sosial dan lingkungan di wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…