DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
6.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7.Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
8.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan………Rp 1.889.922.124.719,58 Belanja ………….Rp 1.826.804.253.746,60 Surplus……………...………………………………………...……..Rp 63.117.870.972,98
b.Pembiayaan - Penerimaan …..Rp 329.756.608.962,89 - Pengeluaran ….Rp 91.412.000.000,00 Surplus……………...………………………………………...……..Rp 238.344.608.962,89
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 301.462.479.935,87

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp77.538.581.855,58 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah lima puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Rp 1.812.383.542.864,00
2. 2.Realisasi Rp 1.889.922.124.719,58 Selisih Lebih Rp 77.538.581.855,58
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp222.908.645.459,40 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Rp 2.049.712.899.206,00
2. 2.Realisasi Rp 1.826.804.253.746,60 Selisih kurang Rp (222.908.645.459,40)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp300.447.227.314,98 (tiga ratus miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Rp (237.329.356.342,00)
2. 2.Rp 63.117.870.972,98 Selisih Lebih Rp 300.447.227.314,98 Defisit Anggaran Realisasi
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.015.252.620,89 (satu miliar lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 328.741.356.342,00
2. 2.Realisasi Rp 329.756.608.962,89 Selisih lebih Rp 1.015.252.620,89
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 91.412.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 91.412.000.000,00 Selisih Rp -
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp1.015.252.620,89 (satu miliar lima belas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Rp 237.329.356.342,00
2. 2.Rp 238.344.608.962,89 Selisih Lebih Rp 1.015.252.620,89 Anggaran Pembiayaan Netto Realisasi

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 328.741.356.341,89
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 328.741.356.341,89
c.SiLPA/SiKPA Rp 301.462.479.935,87
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 301.462.479.935,87

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 5.743.650.889.104,30
b.Jumlah kewajiban Rp 12.118.214.914,38
c.Jumlah ekuitas Rp 5.731.532.674.189,92

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Kegiatan Operasional
1. 1.Pendapatan-LO Rp 2.014.472.266.840,79
2. 2.Beban-LO Rp 1.755.277.759.327,16 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp 259.194.507.513,63
b.Kegiatan Non Operasional
1. 1.Surplus Non Operasional Rp -
2. 2.Defisit Non Operasional Rp - Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp -
c.Pos Luar Biasa
1. 1.Pendapatan Luar Biasa Rp -
2. 2.Beban Luar Biasa Rp - Jumlah Pos Luar Biasa Rp -
d.Surplus/Defisit - LO 259.194.507.513,63

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Saldo kas 1 Januari 2022 Rp 328.741.356.341,89
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 325.023.410.493,98
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (353.317.539.521,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 1.015.252.621,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp -
f.Saldo akhir kas BUD dan BLUD Rp 301.462.479.935,87
g.Titipan Bendahara RS Pratama Rp 118.406,00
h.Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Rp 173.340.894,00 toilet Taman Pintar
i.Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 Rp 301.635.939.235,87

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp 4.711.149.420.114,98
b.surplus/defisit LO Rp 259.194.507.513,63
c.ekuitas mutasi Rp 761.188.746.561,31
d.ekuitas akhir Rp 5.731.532.674.189,92

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…