DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Perencanaan; Tempat Pemakaman; Krematorium dan/atau Tempat Menyimpan Abu Jenazah; Kerja Sama; Data dan Informasi Pemakaman; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, maka perlu mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemakaman sebagai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar;
c.bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan, serta evaluasi terkait Tempat Pemakaman, Krematorium, dan Penyimpanan Abu Jenazah.
2.Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam untuk jenazah, pengoordinasian, pemberian bimbingan, petunjuk, serta pengawasan.
3.Tempat Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
4.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
5.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
7.Tempat Pemakaman Sosial adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah Telantar.
8.Makam Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/keluarga.
9.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10.Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
11.Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.
12.Petak Makam adalah luas tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah di TPU.
13.Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) jenazah.
14.Masyarakat Daerah adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta.
15.Jenazah Telantar adalah seseorang yang berada pada kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
16.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman bertugas:

a.menyusun rencana Penyelenggaraan Pemakaman;
b.membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara prasarana dan sarana Pemakaman milik Pemerintah Daerah;
c.melaksanakan pengelolaan TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman;
d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman; dan
e.melaksanakan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman berwenang:

a.menetapkan rencana, prosedur pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman;
b.memfasilitasi prasarana dan sarana Pemakaman;
c.memberikan persetujuan pengelolaan TPBU dan Krematorium;
d.memberikan izin pengelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah; dan
e.membentuk kelembagaan pengelola Pemakaman sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman disusun dengan tujuan memperoleh gambaran tentang kebutuhan lahan Pemakaman, sarana dan prasarana, pengelolaan Pemakaman, kelembagaan, dan rencana pembiayaan.
(2)Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kebutuhan lahan; dan
2. b.pembiayaan.
(3)Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman.
(4)Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat studi kelayakan dan rencana teknis.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
(2)Penyediaan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah didahului dengan penyusunan dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(3)Lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat diperoleh dari:
1. a.pengadaan tanah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.pengembang perumahan di Daerah;
3. c.hibah;
4. d.wakaf; atau
5. e.perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Lahan yang diperoleh melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji sebelum ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
(5)Penyediaan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 6

Tempat Pemakaman terdiri atas:

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK;
d.Tempat Pemakaman Sosial; dan
e.Makam Keluarga.

Pasal 7

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab harus memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melaksanakan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
(2)Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelayanan Pemakaman;
2. b.pengadministrasian Pemakaman; dan
3. c.pemeliharaan.
(3)TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Masyarakat Daerah.
(4)Dalam hal kondisi tertentu, TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperuntukan bagi masyarakat luar Daerah.
(5)Masyarakat luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki hubungan kekeluargaan dengan Masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
(6)Dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan ketentuan secara khusus.
(7)Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penyediaan Petak Makam;
2. b.penyediaan Tempat Pemakaman berupa Makam Tumpang;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana Pemakaman;
4. d.proses Pemakaman; dan
5. e.pelayanan lain di bidang Pemakaman.
(8)Pengadministrasian Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pendataan Petak Makam;
2. b.pendataan jenazah yang dimakamkan; dan
3. c.pengelolaan sistem informasi Pemakaman.
(9)Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pemeliharaan Petak Makam;
2. b.pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman; dan
3. c.penataan Petak Makam.
(10)Penataan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dilakukan secara bertahap.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan Pemakaman, pengadministrasian Pemakaman, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengelolaan TPU secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Setiap penggunaan Petak Makam di TPU wajib mendapatkan izin penggunaan Petak Makam.
(2)Izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah.
(3)Izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.
(5)Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
(6)Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah dapat melakukan perpanjangan izin penggunaan Petak Makam kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
(7)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.tindakan paksa Pemerintah Daerah; dan
4. d.denda administratif.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Penggunaan Petak Makam sebagaimana dimasud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.ukuran maksimal dengan panjang 2 (dua) meter x lebar 1 (satu) meter;
2. b.kedalaman minimum 1,50 (satu koma lima) meter; dan
3. c.jarak antar Makam tidak melebihi 35 (tiga puluh lima) centimeter.
(2)Untuk kepentingan Pemakaman massal, Wali Kota dapat menetapkan tanah Makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996