DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut: Ketentuan pasal 22 antara lain obyek pajak hiburan; pasal 25 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan; pasal 92 Wajib Pajak tidak yang melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan Denda merupakan penerimaan negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.pagelaran kesenian tradisional;
4. d.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
5. e.pameran;
6. f.diskotik, klab malam dan sejenisnya;
7. g.karaoke;
8. h.sirkus, akrobat dan sulap;
9. i.permainan bilyard dan bowling;
10. j.pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
11. k.permainan ketangkasan;
12. l.panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa;
13. m.pertandingan olah raga; dan
14. n.pusat kebugaran (fitnes center).
(3)Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah kesenian rakyat/tradisional non komersial.

2.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.Tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
b.Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
1. 1.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. 3.pagelaran kesenian, tari, dan /atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
c.Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
1. 1.pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. 3.pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
d.Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
1. 1.kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
2. 2.kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. 3.kontes kecantikan dan sejenisnya, berkelas internasional sebesar 30% (tiga puluh persen).
e.Penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi:
1. 1.pameran yang bersifat non komesial sebesar 0% (nol persen);
2. 2.pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
3. 3.sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); dan
4. 4.sirkus,akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen).
f.diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
g.karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
h.Permainan bilyar dan bowling yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 20% (dua puluh persen) dan permainan bilyar dan bowling yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 10% (sepuluh persen);
i.Penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi:
1. 1.Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh persen); dan
3. 3.Pacuan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen).
j.Penyelenggaraan permainan ketangkasan meliputi:
1. 1.Permainan ketangkasan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.Permainan ketangkasan yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen); dan
3. 3.Permainan katangkasan yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen).
k.Panti pijat refleksi dan mandi uap/spa sebesar sebesar 20% (dua puluh persen).
l.Penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi:
1. 1.Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
2. 2.Pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan
3. 3.Pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
m.pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen).
1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.kualitas air;
4. d.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
5. e.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan Gubernur.

4.Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

(1)Wajib Pajak tidak yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 April 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 24 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (5,16/2018). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM. Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur melalui :
1. a.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan atau perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan birokrasi;
2. b.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan atau perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan Investasi; Setelah diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34- 6077 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a sampai dengan huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor antara lain motor cross, road race, slalom test. Huruf k sampai dengan huruf n Cukup jelas. Angka 2

Pasal 25

Tarif Pajak Hiburan yang berupa gabungan dari 2 atau lebih jenis tarif pajak hiburan, maka yang dikenakan adalah salah satu jenis dengan tarif tertinggi, misalnya untuk karaoke yang menjadi satu dengan klab malam maka dikenakan tarif pajak klab malam sebesar 40%. Angka 3

Pasal 56

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 92

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ___________________

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…