DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
10.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp38.115.066.527,52 dengan rincian sebagai berikut :
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp142.941.685.670,09 dengan rincian sebagai berikut :
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp181.056.752.197,61 dengan rincian sebagai berikut :
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp180.108.045,36 dengan rincian sebagai berikut :
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp45.205.464.516,55 dengan rincian sebagai berikut :
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp45.385.572.561,91 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 254.103.922.554,36
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp (254.103.922.554,36)
c.SiLPA/SiKPA Rp 226.442.324.759,52
d.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 226.442.324.759,52

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp 4.101.991.184.624,48
b.Jumlah kewajiban Rp 17.581.629.867,31
c.Jumlah ekuitas Rp 4.084.409.554.757,17

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a.Saldo kas 1 Januari 2018 Rp 254.103.922.554,36
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 408.563.202.700,10
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (388.232.808.092,94)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp (47.991.992.402,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp -
f.Saldo akhir kas BUD dan BLUD Rp 226.442.324.759,52
g.Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Rp 372.089.337,00 Dinas Pendidikan (sisa kas BOSNAS dan BOS Propinsi dan BOSDA)
h.Kas di tim dana bergulir Rp 87.774.031,00
i.Saldo di Bendahara Penerimaan atas Rp - retribusi yg belum disetor 31 Des 2018
j.Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Rp 471.750.100,00 toilet Taman Pintar
k.Utang Pihak Ketiga RS Pratama Rp -
l.Titipan Bendahara Pengeluaran Satuan Rp - Polisi Pamong Praja
m.Saldo akhir kas per 31 Desember 2018 Rp 227.373.938.227,52

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp 3.803.865.068.832,81
b.surplus/defisit LO Rp 285.039.005.969,04
c.ekuitas mutasi Rp (4.494.520.044,68)
d.ekuitas akhir Rp 4.084.409.554.757,17

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
5. 5.Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
6. 6.Lampiran I.6 : Rincian realisasi anggaran pendapatan daerah;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Neraca;
d.Lampiran IV : Laporan operasional;
e.Lampiran V : Laporan arus kas;
f.Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
s.Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;
t.Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
u.Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…