DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Perekaman Data, Pelaporan Data Transaksi Usaha, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pelaksanaan, Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Pajak Daerah, Hak Dan Kewajiban, Peran Serta Subjek Pajak, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (self assesment), dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka diperlukan suatu Sistem Daring yang mampu merekam data transaksi yang menjadi data pembanding dalam perhitungan pajak oleh yang bersangkutan;
c.bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan PenyetoranPajak Daerah; Mengingat :

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
3.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
4.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau bukan obyek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
17.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18.Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota secara elektronik
19.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Pajak Daerah.
20.Lembaga Keuangan Lain adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk kerjasama dalam menerima setoran Pajak Daerah.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
22.Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui virtual account.
23.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
24.Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran,pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
25.Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak Daerah.
26.Penyetoran adalah Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
27.Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan waktu nyata.
28.Sistem Informasi Elektronik Daring yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, merekam, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik secara Daring yang digunakan dalam pengelolaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
29.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
30.Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
31.Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari wajib pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
32.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
35.Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
36.Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antarkantor penyelenggara yang sama.
37.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
38.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
40.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
41.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pajak Daerah diselenggarakan berdasar asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.proporsionalitas;
d.profesionalitas;
e.keterbukaan; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Daring khususnya untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan PenyetoranPajak Daerahuntuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel; dan
b.memberikan kemudahan dan transparansi Data Transaksi Usaha dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah yang meliputi:

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan; dan
d.Pajak Parkir.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data;
b.pelaporan data transaksi usaha;
c.pembayaran dan penyetoran pajak;
d.pelaksanaan;
e.informasi elektronik dan dokumen elektronik Pajak Daerah;
f.hak dan kewajiban;
g.peran serta Subjek Pajak;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.larangan;
j.penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEREKAMAN DATA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
(2)Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
(3)Dalam menyelenggarakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
(4)Mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

Pasal 8

(1)Walikota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Daring.
(2)Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi:
1. a.pelayanan Hotel yang dikenakan Pajak Daerah;
2. b.pelayanan Restoran yang dikenakan Pajak Daerah;
3. c.penyelenggaraan Hiburan yang dikenakan Pajak Daerah; dan
4. d.penyelenggaraan Parkir yang dikenakan Pajak Daerah.
(3)Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha untuk ditempatkan pada akses Pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari Subjek Pajak.
(4)Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah, bersifat rahasia, dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan Data Transaksi Usaha yang menjadi data pembanding dalam perhitungan Pajak Daerah termasuk transaksi melalui virtual account.
(6)Data Transaksi Usaha yang seharusnya dibayar meliputi Pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga yang berlaku pada saat itu.
(7)Wajib Pajak yang menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan penolakan pada tempat usaha pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3), merekam setiap transaksi Pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara waktu nyata dalam Masa Pajak.

Pasal 10

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memberikan informasi transaksi secara waktu nyata kepada Walikota dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…