DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan/Atau Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan Retribusi, Tata Cara Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan, Peninjauan Tarif, dan Penyidikan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar.
3.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4.Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan pelataran.
5.Pelayanan Pasar adalah Pengelolaan pasar yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengelolaan Pasar.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
9.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
11.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar:
1. a.kios;
2. b.los; dan
3. c.pelataran.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar serta diwajibkan membayar Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1)Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis penyediaan fasilitas dan jenis pelayanan penggunaan kios, los dan pelataran dihitung berdasarkan kelas pasar, jam buka, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan.
(2)Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas pasar.
(3)Jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jam aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran yang terbagi dalam 3 (tiga) macam jam buka, meliputi:
1. a.paling lama 12 (dua belas) jam;
2. b.lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan18 (delapan belas) jam; dan
3. c.lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
(4)Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios atau los atau pelataran.
(5)Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam ukuran m2 (meter persegi).
(6)Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
1. a.golongan A;
2. b.golongan B;
3. c.golongan C; dan
4. d.golongan D.
(7)Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi :
1. a.barang berupa logam mulia, batu mulia, permata, tekstil dan kendaraan bermotor; dan
2. b.jasa berupa penukaran uang, kesehatan dan perbankan.
(8)Golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi
1. a.barang berupa pakaian/sandang, kerajinan, suvenir dan asesorisnya, kelontong, barang pecah-belah, elektronik baru, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah dan ikan asin, onderdil kendaraan dan aksesorinya; dan
2. b.jasa berupa wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, penggilingan, pemotongan unggas dan jasa timbang.
(9)Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :
1. a.barang berupa beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, rempah-rempah, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, bahan jamu tradisional/craken, kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, hewan peliharaan dan asesorisnya, makanan hewan, sangkar dan asesorisnya, obat-obatan hewan, pupuk tanaman, obat tanaman, pot tanaman, media tanaman, akuarium dan asesorisnya, arang, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman dan sepeda; dan
2. b.jasa berupa penjahit, tukang cukur dan sablon.
(10)Golongan D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi :
1. a.barang berupa rombengan, rongsokan dan kertas bekas; dan
2. b.jasa berupa sol sepatu dan jasa patri.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Pasar.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Penetapan tarif retribusi dilakukan untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Retribusi pasar dihitung setiap meter persegi (m²) untuk penggunaan kios, los dan pelataran, berdasarkan kelas pasar, golongan jenis dagangan, nilai strategis dalam sehari, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk jam buka paling lama 12 (dua belas) jam dikenakan 100% (seratus persen) dari tarif retribusi;
2. b.untuk jam buka diatas 12 (dua belas) jam dan paling lama 18 (delapan belas) jam dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif retribusi;
3. c.untuk jam buka diatas 18 (delapan belas) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dikenakan 200% (dua ratus persen) dari tarif retribusi;
4. d.pada lahan penampungan dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sesuai jam buka;
5. e.pada lahan yang dibangun atas biaya sendiri dikenakan retribusi 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi sesuai jam buka untuk 1 (satu) tahun pertama, untuk tahun selanjutnya dikenakan tarif retribusi secara penuh.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…