DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Mutasi, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Pelaksanaan Tugas, Sekretariat Penyidik PNS, KOde Etik Penyidik PNS, Kartu Tanda Pengenal, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Perbuatan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu diatur tertib administrasi dan koordinasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
4.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang- Undang.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7.Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah satuan reserse kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
13.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.asas kepastian hukum;
b.asas akuntabilitas;
c.asas profesionalisme; dan
d.asas transparansi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
(2)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
1. a.Satpol PP; dan/atau
2. b.Perangkat Daerah lainnya.
(3)Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Walikota sesuai dengan Keputusan Pengangkatan PPNS.

Pasal 4

(1)Perubahan tempat kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.
(2)Ketentuan mengenai penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila:
1. a.perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah;dan/atau
2. b.mengundurkan diri dari PPNS.

Pasal 5

(1)PPNS bertugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah atau Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyelidikan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan;
5. e.melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.melakukan penghentian Penyidikan; dan
10. j.melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PPNS memiliki hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban:

a.menerima laporan pengaduan dan melakukan Penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara dalam hal melakukan tindakan:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretariat PPNS; dan
e.bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV

MUTASI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 9

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a.perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
b.mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
c.mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
d.mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 10

(1)Walikota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…