DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Asas, Maksud dan Tujuan, Nama dan Tempat Kedudukan, Ketugasan, Kegiatan Usaha, Modal, Organ, Satuan Kerja Audit Intern, Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko, Pegawai, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, dan Perubahan Bentuk Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja yang selanjutnya disebut Bank Jogja adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2.Walikota yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Bank Jogja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank Jogja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Jogja.
4.Direksi adalah Direksi Bank Jogja.
5.Pegawai adalah Pegawai Bank Jogja.
6.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
7.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Bank Jogja dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 3

Bank Jogja didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, memperoleh laba dan/atau keuntungan serta menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.

Pasal 5

(1)Bank Jogja berkedudukan di Daerah.
(2)Bank Jogja dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETUGASAN

Pasal 6

Bank Jogja mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi untuk menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatan usahanya.

Pasal 7

(1)Bank Jogja menyalurkan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Daerah paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total modal yang disetor dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan penyaluran kredit kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis Bank Jogja.

Pasal 8

(1)Sebagian biaya bunga pinjaman dalam penyaluran kredit usaha mikro dan koperasi ditanggung oleh Daerah.
(2)Sebagian bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian bagian laba yang disetorkan tahun sebelumnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan Usaha Bank Jogja meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.menyalurkan kredit;
c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya; dan
d.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

(1)Modal Bank Jogja dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
(3)Modal Bank Jogja yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Bank Jogja.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017