DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Kelembagaan; Tanggung Jawab Keluarga; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Penghargaan; Data Lanjut Usia; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan pertambahan populasi lanjut usia di Daerah, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
c.bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
2.Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
3.Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
4.Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
5.Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
8.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
15.Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
16.Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
17.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia;
b.mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
c.menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
d.meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
e.mewujudkan pelindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi; dan
f.mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
(3)Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada aspek kebijakan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:

a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan kesempatan kerja;
d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g.Bantuan Sosial; dan/atau
h.perlindungan sosial.

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berkoordinasi dengan:

a.Pemerintah; dan/atau
b.Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit dalam bentuk:

a.pelayanan bimbingan keagamaan spiritual; dan
b.penyediaan aksesibilitas ramah Lansia pada tempat ibadah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam bentuk:
1. a.promotif;
2. b.preventif;
3. c.kuratif; dan
4. d.rehabilitatif.
(2)Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan kepada Lansia dan Masyarakat; dan
2. b.fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
(3)Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
1. a.fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala; dan
2. b.fasilitasi pembentukan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.
(4)Pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan;
2. b.fasilitasi pelayanan pendampingan bagi Lansia dan keluarga Lansia; dan
3. c.peningkatan pelayanan geriatrik/gerontologik.
(5)Pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lansia.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
(2)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ramah Lansia melalui kebijakan:
1. a.pemberian kesempatan kerja bagi Lansia untuk memperoleh pekerjaan; atau
2. b.menciptakan iklim usaha bagi Lansia yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
(3)Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan, kemudahan akses permodalan, manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…