DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

MAteri Pokok: Perencanaan; Pelaksanaan; Kelembagaan; Penghargaan; Sistem Informasi; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pada pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang berpengaruh pada kondisi ketahanan keluarga, sehingga perlu meningkatkan dukungan melalui pembangunan ketahanan keluarga;
c.bahwa dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga, perlu didukung peraturan hukum yang jelas agar dapat menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
3.Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
4.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5.Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap Keluarga.
6.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

(1)Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan fungsi dan tanggung jawab keluarga, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dalam mendampingi pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern;
2. b.melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
3. c.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
4. d.mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
5. e.mendukung pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga;
6. f.menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;dan
7. g.menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
(2)Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indikator Ketahanan Keluarga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai indika tor Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
1. a.melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan indikator Ketahanan Keluarga; dan
2. b.melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Keluarga; dan
3. c.masyarakat.
(2)Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Komponen Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.legalitas dan keutuhan Keluarga;
b.ketahanan fisik Keluarga;
c.ketahanan ekonomi;
d.ketahanan sosial psikologis; dan
e.ketahanan sosial budaya.

Pasal 7

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf terdiri atas unsur:

a.legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
b.kesetaraan gender.

Pasal 8

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas unsur:

a.kecukupan pangan dan gizi;
b.kesehatan Keluarga;
c.kecukupan sandang; dan
d.tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 9

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas unsur:

a.pendapatan Keluarga yang memadai;
b.pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
c.jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 10

Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas unsur:

a.keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
b.kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…