DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, Perencanaan Kepemudaan, Pelayanan Kepemudaan, Kemitraan, Organisasi Kepemudaan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran serta dan partisipasi pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan melalui Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman Pelayanan Kepemudaan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka diperlukan pengaturan mengenai kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
3.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4.Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5.Penyadaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
6.Pemberdayaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
7.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
8.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
9.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
10.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
13.Masyarakat adalah penduduk Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
14.Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan membangun Pemuda yang memiliki jiwa:

a.kepemimpinan;
b.kewirausahaan; dan
c.kepeloporan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan;
b.melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
c.mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan berupa Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah minimal meliputi:

a.menyusun kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
c.menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
d.mengkordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
e.melaksanakan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dan kepemudaan; dan
f.melakukan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda dalam segala aspek pembangunan Daerah berperan aktif sebagai:

a.kekuatan moral;
b.kontrol sosial;
c.pelestari budaya; dan
d.agen perubahan.

Pasal 8

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai pelestari budaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diwujudkan dengan keterlibatan dalam setiap proses pelestarian obyek kebudayaan.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokrasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

Pemuda turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga untuk tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa; dan
h.meningkatkan Kemitraan dan kerjasama antar pemuda maupun antar Organisasi Kepemudaan.

Pasal 10

Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
g.akses membentuk jejaring Kemitraan.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…