DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi lebih optimal, perlu dilakukan kerja sama, kemitraan, atau penugasan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALI KOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
4.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau pelaku usaha yang menghasilkan timbulan sampah.
7.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8.Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
9.Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
10.Pengelola Sampah adalah orang atau badan usaha yang melakukan Pengelolaan Sampah.
11.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau Tempat Pengolahan Sampah terpadu.
12.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
14.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secar aman bagi manusia dan lingkungan.
15.Pengelolaan Sampah Mandiri adalah Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
16.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan, dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
17.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat penampungan sementara dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
18.Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan sebagai pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan upaya Pengelolaan Sampah.
19.Disinsentif adalah tidak mendapat insentif, fungsinya sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi terjadinya pelanggaran atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya Pengelolaan Sampah.
20.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
21.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
22.Lembaga adalah badan organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan kegiatan.
23.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa, baik berupa bahan baku maupun barang konsumsi.
24.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
25.Biaya Layanan Pengolahan Sampah adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada pengelola sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasai atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
26.Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.
27.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah.
28.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29.Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
30.Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
7. g.membentuk kelembagaan pengelola sampah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3)Penetapan lokasi TPS/TPST dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah setempat dengan memperhatikan kepentingan umum dan aspirasi masyarakat.

3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pemerintah Daerah membiayai Pengelolaan Sampah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
2. b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan serta membiayai Pengelolaan Sampah mandiri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat dan pelaku usaha dalam pembiayaan Pengelolaan Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

4.Judul Bab XIV diubah, sehingga BAB XIV berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KERJA SAMA, KEMITRAAN, DAN PENUGASAN

Pasal 35

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

6.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam Pengelolaan Sampah.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

7.Setelah Bagian Kedua Bab XIV ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga Pasal 36A dan Pasal 36B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
(2)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Badan Usaha Milik Daerah sebelum mendapatkan persetujuan dari Wali Kota atau rapat umum pemegang saham.
(3)Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36B

(1)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, atau penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A dapat dilakukan untuk Pengelolaan Sampah.
(2)Dalam hal kerja sama, kemitraan, atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengolahan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Biaya Layanan Pengolahan Sampah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2024 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA, ttd SUGENG PURWANTO Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9,46/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I. UMUM Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta sejatinya telah mencakup proses yang sistematis melingkupi tahapan dari hulu sampai ke hilir. Dalam hal ini, tahapan Pengelolaan Sampah tersebut dilakukan dari perencanaan hingga pemrosesan akhir. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, proses Pengelolaan Sampah adalah proses yang dinamis dan akan terus berkembang, sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam proses penanganan sampah terdapat tahap pengolahan sampah yang dilakukan pada fasilitas yang telah ditentukan. Tahap pengolahan sampah ini meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi. Pengolahan sampah oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengolahan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang dalam pelaksanaan operasionalnya dapat dilakukan melalui kerja sama, kemitraan, atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai wujud pelayanan publik dan terselenggaranya pengolahan sampah yang optimal, diperlukan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan operasional pengolahan sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan Biaya Layanan Pengolahan Sampah. Sebagaimana uraian di atas, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu dilakukan penyempurnaan. Dengan adanya penyempurnaan, maka Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan solusi atas dinamika pengolahan sampah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 28

KERJA SAMA, KEMITRAAN, DAN PENUGASAN

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 36A

Pasal 36B

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 28

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 28

KERJA SAMA, KEMITRAAN, DAN PENUGASAN

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 36A

Pasal 36B

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 28

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012