DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repumk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik P`-.Ill/:,t 11,., ", .LJ:\ `` I ,` I:, in .),.5/+ C BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik [».as koosoo.st �(' <RSA I u Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BUPATI KEPUIAUAN SIAU TAGUIANDANG BIARO MEMUTUSEN: Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati set]agal unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a.1aporan realisasi anggaran;
1. b.1aporan perubahan saldo anggaran lebih;
2. c.neraca;
3. d.Iaporan operasional; e.1aporan ams kas;
4. f.Iaporan perubahan ekuitas; dan
  1. 9.catatan atas laporan keuangan. I Menetapkan Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. 4.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO dan BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalaln Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahhan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerali, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. 4.rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. b.Lampiran 11 memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran Ill memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
5. e.Lampiran v memuat neraca;
6. f.Lampiran vl memuat laporan anis kas;
  1. 9.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
7. h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
8. i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidck tertagih;
9. j.Lampiran x memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
10. k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; I. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; in. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
11. n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
12. o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
13. p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
14. q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
15. r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
16. s.Lampiran XIX memuat daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah terdiri atas:
  1. 1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
  2. 2.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah. ¢ -- fr i l_

Pasal 3

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. 4.rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran III memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
5. e.Lampiran V memuat neraca;
6. f.Lampiran VI memuat laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah; I. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
12. m.Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
13. n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
14. o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
15. p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
16. q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
17. r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
18. s.Lampiran XIX memuat daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
19. t.Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah terdiri atas:
  1. 1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/ perusahaan Daerah; dan
  2. 2.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah. +

Pasal 4

Ketentuan lebih lanj ut mengenai penj abaran pertanggung].awaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturari Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ditetapkan di Ondong Siau Diundangkan di Ondong Siau LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA: 1/W .11/2025

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ditetapkan di Ondong Siau BUP 2025 SIAU TAGULANDANG BIARO, IA INGRID KALANGIT Diundangkan di Ondong Siau •pada tanggal 3 Septembe 4 ¥ <'' SEKRETARIS DAERAF 7., KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, #I (& [ale " z.5n @~i d »o.o «oNoor LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA: 1/W.II/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUIANDANG BIARO 1 NOMOR 1 TAHUN2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGCIARAN 2024 I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalaln Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terkait dengan itu dalam pelaksanaan p engelolaan keuangan Daerah, Daerah menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalaln Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri dari: (i) laporan realisasi anggaran, (ii) 1aporan perubahan saldo anggaran lebih, (iii) neraca, (iv) 1aporan operasional, (v) 1aporan ams kas, (vi) 1aporan perubahan ekuitas dan (vii) catatan atas laporan keuangan serta ikhtisar laporan kinelja. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut, mengganbarkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan dan dikelola dengan efisien, transparan dan akuntabel. secara umum APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…