DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O25-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI,ANDANG BIARO dan BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO MEMUTUSI(AN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. rE Menimbang Mengingat I jlAF XOO(DI\ASI BAGIAI! RAURSA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO dan BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. sir

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro'
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagrrlandang Biaro.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilal Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunal nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2044 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaar Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencana€rn pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagr. Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datalg.
15.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. l :,+-_-- ,rr<<ionori{As BAGtAt{ HUXUI I _%_J \

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2044 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. NASI AG/AN URL,7
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perenc€utaan pembangunan Daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil program PD.
20.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai sasaran.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat T\rjuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan RPJPNI.

Pasal 3

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
3. c.bab III yang memuat Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat program PD dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V yang memuat penutup.
(2)Ketentuan mengenai uraian RPJMD tercantum dalam Lampiran yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundalg-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.te{adi perubahan yang mendasar. AF KOJROIhASI BA( re^xaRsA I r q1 ,il HUI(UM
  1. 16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  2. 17.Misi adalah rumusan um um mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
  3. 18.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
  4. 19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil program PD.
  5. 20.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/PD untuk mencapai sasaran.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan RPJPNI.

Pasal 3

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
3. c.bab III yang memuat Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat program PD dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V yang memuat penutup.
(2)Ketentuan mengenai uraian RPJMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar. f P'RA�OOROIMSI 0 . 'IU.KARSA I • N HUKUM
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosia-l budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Ditetapkan di Ondong pada tanggal 9 Seprenber 2025 BUPATI KE U TAGULANDANG BIARO D KALANGIT Diundangkan di Ondong pada tanggal 9 Seprenber 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, KONDOJ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUI..A,NDANG BIARO TAHUN2025NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA: 2/W .II/2O2'

(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…