DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2.Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan serta RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.visi dan misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi masyarakat, stakeholder, Perangkat Daerah dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Visi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045 “Pangkep Mandiri, Maju, Berdaya Saing, Religius Dan Berkelanjutan Dalam Ekosistem Ekonomi Hijau Dan Biru”.
(2)Misi RPJPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025-2045, memuat:
1. a.mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. b.mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dengan Produktivitas Daerah Yang Tinggi dan Berkelanjutan;
3. c.mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Kolaboratif Dan Adaptif;
4. d.mewujudkan Stabilitas Sosial Politik, Keamanan dan Ketentraman;
5. e.mewujudkan Masyarakat Yang Memiliki Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Tangguh;
6. f.mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan;
7. g.mewujudkan Aksesibilitas Infrastruktur yang Mudah, Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan;
8. h.mewujudkan Daya Saing Daerah untuk Kesinambungan Pembangunan;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 28 November 2024 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 29 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, SURIANI A. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 6 REGISTRASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.119.24. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berupaya untuk menentukan arah pembangunan daerah yang diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah, khususnya perencanaan jangka panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahnya telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya. Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangungan jangka waktu tahun 2025-2045 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat berjalan optimal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…