DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, tujuan, dan ruang lingkup penyangga harga karet. Selain itu, diatur pula mengenai peningkatan kualitas mutu karet, efektifikasi pengolahan dan pemasaran, pengembangan kelembagaan usaha tani karet, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna optimalisasi harga jual karet petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan upaya untuk menyangga harga jual hasil karet melalui peningkatan kualitas mutu hasil produksi karet, efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet serta pengembangan kelembagaan petani karet yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu dan tepat sasaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyangga Harga Karet; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANGGA HARGA KARET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Karet adalah karet olahan (slab) yang telah melalui proses pencetakan dan penggulungan yang memenuhi kualitas tertentu hasil produksi petani karet.
7.Petani adalah petani produsen komoditas di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Efektifikasi pengolahan dan pemasaran adalah upaya untuk mengefektifkan pengolahan dan pemasaran hasil produksi Karet Petani yang bertujuan agar harga jual Karet Petani optimal.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10.Penyangga Harga Karet adalah upaya stabilisasi harga karet petani melalui peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan efektifikasi pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan petani.
11.Pekebun adalah perorangan warga Negara Indoensia yang melakukan usaha perkebunan yang tidak mencapai skala usaha tertentu.
12.Kelompok pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha taninya.
13.Pengelohan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
14.Pengolahan Hasil Tanaman Karet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan hasil panen yang diproses/diolah menjadi BOKAR (Bahan Olahan Karet) yang tidak mengandung kontaminan, mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
15.Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengelolaan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
16.Kelembagaan usaha pekebun adalah organisasi formal pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Pekebun dan Perorangan terbatas (PT).
17.Pengolahan Hasil Tanaman Karet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan hasil panen yang diproses/diolah menjadi BOKAR (Bahan Olahan Karet) yang tidak mengandung kontaminan, mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
18.Pasar Lelang Karet Rakyat adalah Suatu Lembaga Pemasaran Karet dengan Sistem pemasaran karet yang memfasilitasi penjual dan pembeli untuk bertemu secara nyata dengan cara pelelangan yaitu pertemuan antara lembaga pekebun karet selaku produsen/penjual dengan pembeli/perusahaan/pabrik karet dalam waktu dan tempat yang sama.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyangga Harga Karet dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyangga Harga Karet bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan petani;
b.menjaga stabilitas harga karet petani;
c.memberikan jaminan pemasaran.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyanggah Harga Karet terdiri dari:

a.peningkatan kualitas mutu hasil produksi karet;
b.efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet;
c.pengembangan kelembagaan Petani.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS MUTU KARET

Pasal 5

Peningkatan kualitas mutu karet dilaksanakan melalui pemberdayaan petani karet pada tahapan Praproduksi, Produksi, Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil produksi karet yang meliputi:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.penyuluhan dan pendampingan;
c.pengembangan teknologi produksi;
d.pengembangan Teknologi Pengelohan Hasil Tanaman Karet.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah terkait dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
(3)Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi petani dalam tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil karet.
(4)Petani yang telah mendapatkan pendidkan dan pelatihan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya kepada kelompok tani lainnya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui penyuluh dan pendamping memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang pertanian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan Pengembangan Teknologi Produksi Tanaman Karet untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu hasil tanaman yang dapat diterapkan secara luas dalam pengelolaan komoditas/ tanaman karet.
(2)Pengembangan Teknologi Produksi Tanaman Karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan Teknologi Perbenihan;
2. b.pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman;
3. c.pengembangan Teknologi Sarana Produksi;dan
4. d.pengembangan Teknologi Panen yang memenuhi standar GAP (Good Agriculture Practise) dan GHP (Good Handling Practise).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pengembangan Teknologi Produksi Tanaman Karet diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

EFEKTIFIKASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan upaya sebagai berikut:
1. a.menyediakan sarana dan prasana penunjang pengolahan dan pemasaran;
2. b.memfasilitasi penyelenggaraan pasar lelang rakyat;
3. c.membeli hasil produksi karet secara langsung;
4. d.menampung hasil produksi karet;
5. e.memberikan fasilitas akses pasar;
6. f.menugaskan BUMD Provinsi untuk melaksanakan efektifikasi pengolahan dan pemasaran.
(2)Dalam hal efektitifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet dilaksanakan oleh BUMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki strategi manajemen pengolahan dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan harga jual hasil produksi karet petani; dan
2. b.memiliki pengurus yang profesional.
(3)Strategi manajemen pengolahan dan pemasaran yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat program antara lain berupa:
1. a.memperpendek alur distribusi penjualan;
2. b.rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BUMD lain, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Petani;
3. c.rencana penguatan sektor hilir seperti pembangunan pabrik pengolahan hasil produksi karet;
4. d.rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menunjang efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi Karet.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…