DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : maksud dan tujuan, ruang lingkup pengelolaan DAS, perencanaan, pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kerusakan DAS, monitoring dan evaluasi, pengorganisasian, pendanaan, penyelesaian sengketa, sanksi dan pidana dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir, krisis air bersih dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
c.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata perlu didukung oleh kondisi daerah aliran sungai yang baik dan perlu dipertahankan keberadaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10.Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
32.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
33.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
34.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
35.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan daerah aliran sungai.
6.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7.Pengelolaan DAS Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran pemerintahan bersama swasta maupun masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir bagi kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan tersebut.
8.Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
9.Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
10.Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
11.Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
12.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
13.DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
14.DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
15.Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16.Penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
17.Penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
18.Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19.Restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.
20.Wilayah Pengelolaan DAS adalah wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
21.DAS Lintas kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DAS provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh pemerintah provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
22.DAS Lokal yang selanjutnya disebut DAS kabupaten/kota adalah DAS yang terletak secara utuh berada di satu daerah kabupaten/kota, 9 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 dan/atau DAS yang secara potensial hanya dimanfaatkan oleh satu daerah kabupaten/kota.
23.Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disingkat FK- PDAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
24.Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya dalam DAS yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
25.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang bermukim di wilayah DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam pada masing-masing kawasan DAS.
26.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pelibatan masyarakat melalui pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumber daya dalam DAS secara lestari.
27.Masyarakat Dalam DAS adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah DAS dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dalam DAS, terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.
28.Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya DAS tertentu.
29.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamiskan kehidupan masyarakat.
30.Kerusakan DAS adalah penurunan daya dukung DAS disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
31.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam.
32.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 10 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS secara utuh dari hulu sampai dengan hilir melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan pengendalian.

Pasal 3

Peraturan Daerah Pengelolaan DAS ini bertujuan untuk :

a.terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS;
b.terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
c.terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung DAS;
d.terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS

Pasal 4

(1)Nama, letak, kodefikasi dan luas DAS di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Peta DAS di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)DAS yang belum memiliki nama sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)DAS diklasifikasikan berdasarkan administrasi dan kondisi. 11 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(2)Klasifikasi DAS berdasarkan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DAS kabupaten/kota dan DAS provinsi.
(3)Klasifikasi DAS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya dan DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
(4)Penyusunan Klasifikasi DAS mengacu pada peraturan perundang- undangan.
(5)Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi kehutanan bekerjasama dengan UPT Pusat yang membidangi pengelolaan DAS dan instansi terkait lainnya.
(6)Hasil penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dijadikan dasar prioritas pengelolaan DAS.
(7)Prioritas pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Klasifikasi DAS dan prioritas pengelolaan DAS dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
(2)Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar klasifikasi DAS dan prioritas pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1)Kerusakan DAS ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil penilaian tim yang melibatkan Instansi Terkait.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penilaian berdasarkan kriteria Kerusakan DAS.
(3)Kriteria Kerusakan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(4)Masyarakat dapat melaporkan indikasi Kerusakan DAS kepada Gubernur. 12 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Perencanaan pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi, program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam DAS.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas disiplin ilmu.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan perundang-undangan.
(4)Penyiapan rencana pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 9

(1)Proses penyiapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi kegiatan :
1. a.inventarisasi karakteristik DAS;
2. b.identifikasi masalah;
3. c.identifikasi berbagai stakeholder;
4. d.perumusan tujuan dan saran-saran;
5. e.perumusan kebijakan dan program;
6. f.perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
7. g.perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
8. h.perumusan sistem insentif dan disinsentif.
(2)Rencana pengelolaan DAS berlaku untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya tiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan rencana pengelolaan DAS diatur dalam Peraturan Gubernur. 13 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…