DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: fungsi, tujuan, ruang lingkup, dan prinsip keolahragaan. Selain itu, diatur pula mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan system keolahragaan, pelaku olahraga, penyelenggaraan kejuaraanm pekan dan festival olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pembinaan dan pengembangan industry olahraga, pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan, penarapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, pengawasan dan pencegahan terhadap doping, penghargaan, koordinasi dan pengawasan keolahragaan, serta peran serta masyarakat. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai sansi administrative, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentangKeolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekandan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentangPendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4704); 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentangPeraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
6.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
8.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
9.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
13.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
14.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15.Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
16.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
18.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
19.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Komite Olahraga Provinsi adalah komite olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
21.Induk organisasi cabang olahraga provinsi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat provinsi. 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
22.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yangsistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang danberkelanjutan dalam rangka mencapai tujuankeolahragaan.
23.Pendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk keolahragaan.
24.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usahasadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapaitujuan keolahragaan.
25.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapaiolahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalamkegiatan olahraga.
26.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahragadalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
27.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materialdan/atau nonmaterial.
28.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuklingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yangdigunakan untuk kegiatan olahraga.
30.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlaranguntuk meningkatkan prestasi olahraga.
31.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (single event).
32.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juarauntuk beberapa cabang olahraga (multi event).
33.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaanolahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelaratau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
34.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan,kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badanhukum.
35.Standar kompetensi adalah standar nasional yangberkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakuppengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimilikiseseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujikompetensi.
36.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadappemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitandengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan ataspemenuhan standar nasional keolahragaan.
38.Alih status olahragawan adalah perpindahan statusolahragawan amatir ke olahragawan profesional atausebaliknya. 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
39.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologikeolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembanganIptek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dankuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuanmemanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yangtelah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, danmanfaat bagi kegiatan keolahragaan.
40.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yangmelakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsungdalam kegiatan olahraga.
41.Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahragaadalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II

FUNGSI DANTUJUAN

Pasal 2

Fungsi Keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibidang Keolahragaan.

Pasal 3

Tujuan keolahragaanmeliputi :

a.membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
b.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
c.memacu pertumbuhan industri olahraga; dan
d.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

Ruang lingkupkeolahragaan meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan olahraga;
b.pengelolaan sistem keolahragaan;
c.penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festivalolahraga;
d.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
e.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan saranaolahraga; 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
f.pengembangan Iptek keolahragaan;
g.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
h.pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
i.pendanaan;
j.pemberian penghargaan; dan
k.koordinasi dan pengawasan keolahragaan.
a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilaikeagamaan;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagimasyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan;
h.keutuhan jasmani dan rohani;
i.visioner;
j.amanah;
k.profesional;
l.kreatif;
m.produktif;
n.taat asas;
o.responsif; dan
p.akuntabel.

Pasal 6

Keolahragaansebagaimana dimaksud dalamPasal 5 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbangserta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memberdayakan seluruhpotensi keolahragaan serta memadukan pelaksanaanpembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan semua pemangkukepentingan. 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga rekreasi;
c.olahraga prestasi;
d.olahraga amatir dan olahraga profesional;
e.olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8merupakan tanggungjawabPemerintah Daerah, organisasi olahraga danmasyarakat.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan tanggungjawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pembinaan dan pengembangan olahraga, tenagakeolahragaan dan organisasi olahraga;
2. b.penyediaan dana keolahragaan;
3. c.penyusunan metode pembinaan dan pengembanganolahraga;
4. d.penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
5. e.pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagiandari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) danRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
(4)Pemerintah Daerah dalam melaksanakanpembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
1. a.rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
2. b.jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasanadan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
3. c.jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitasolahraga;
4. d.rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlahpenduduk; dan
5. e.tingkat kebugaran jasmani masyarakat. 9 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengenalan olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat; dan
5. e.peningkatan prestasi.
(2)Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakanmemasyarakatkan olahraga dan mengolahragakanmasyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan,memahami dan menghayati manfaat olahraga,membangkitkan minat masyarakat untuk berolahragasepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
(3)Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dansistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukansumber potensi bibit olahragawan berbakat.
(4)Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensibibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematisuntuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes danpengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalampertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
(5)Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan danpelatihan bibit olahragawan muda berbakat secaraterencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untukmenghasilkan olahragawan berpotensi.
(6)Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawanberpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjangdan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawanberprestasi.

Pasal 11

(1)Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawanberpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhandan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan danteknologi keolahragaan.
(2)Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (6), PemerintahDaerah menyelenggarakan sekolah khusus bagiolahragawan sesuai keunggulan daerah. 10 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(3)Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melaluipemanfaatan program kerjasama provinsi dengan provinsinegara lain (sister-province) yang terbukti memiliki potensiatlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…