DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 303

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, tujuan, dan ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Selain itu, diatur pula mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah, tim ahli cagar budaya, kriteria cagar budaya, pemilikan dan penugasan, penemuan dan pencarian, register cagar budaya, pelestarian cagar budaya, pelindungan cagar budaya, pengembangan cagar budaya, pemanfaatan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah memiliki tanggung- jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya; Mengingat : c. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

2.Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14.Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
15.Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
16.Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
18.Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
19.Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
20.Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
21.Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
23.Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
24.Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
25.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26.Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
27.Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
28.Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
29.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
30.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
31.Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
32.Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
33.Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
34.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37.Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38.Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
41.Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
42.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan :

a.Pancasila;
b.Bhinneka Tunggal Ika;
c.kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan :

a.melestarikan Cagar Budaya daerah dan warisan umat manusia;
b.mempertahankan kearifan lokal;
c.meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
d.memperkuat kepribadian bangsa;
e.meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
f.mempromosikan Cagar Budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(2)Tugas pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah baik di darat maupun di air;
2. b.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
3. c.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
4. d.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
5. e.menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
6. f.menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
7. g.memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; dan
8. h.mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya berwenang :

a.membentuk tim ahli Cagar Budaya;
b.menerima dan mendaftarkan, lokasi Cagar Budaya yang berada di darat dan di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya;
c.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
d.mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
e.menghimpun data Cagar Budaya;
f.menetapkan peringkat Cagar Budaya;
g.menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
h.membuat peraturan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
i.menyelenggarakan kerja sama pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
j.melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
k.mengelola kawasan Cagar Budaya;
l.mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
m.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
n.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
o.memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
p.melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi; 9 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
q.menetapkan batas situs dan kawasan;
r.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
s.menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
(2)Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
(3)Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada instansi berwenang.

BAB V

TIM AHLI CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
(2)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang d a n p a l i n g b a n y a k 9 ( s e m b i l a n ) o r a n g dari unsur :
1. a.pemerintah daerah;
2. b.akademisi;
3. c.asosiasi profesi; dan
4. d.lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.
(4)Susunan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sebagai berikut :
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(5)Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun; 10 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
5. e.memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
6. f.berasal dari lembaga formal dan non formal;
7. g.memiliki komitmen di bidang pelestarian Cagar Budaya; dan
8. h.memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 9

(1)Tugas dan wewenang Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :
1. a.melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
2. b.menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
3. c.melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. d.melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
5. e.meminta keterangan Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau Lembaga Adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
6. f.mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran;
7. g.merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
8. h.merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda Cagar Budaya dan/atau situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
9. i.merekomendasikan objek pendaftaran berupa objek yang diduga Cagar Budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
10. j.merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
11. k.menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
12. l.merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
13. m.merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
(2)Klasifikasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk dapat dicatat dalam Register Nasional sesuai dengan :
1. a.karakter Cagar Budaya; dan
2. b.sistem pengelompokan Cagar Budaya yang ditetapkan secara nasional. 11 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(3)Tim Ahli tidak dapat menyerahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 10

(1)Masa kerja anggota Tim Ahli Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun.
(2)Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau
4. d.tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.

Isi peraturan

Teks303PDFHirarki

Memuat teks peraturan…