DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal. Selain itu, diatur pula mengenai perencanaan, pelaksanaan, proses jaminan pangan aman dan halal, sertifikasi, pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyebarluasan, pembiayaan, larangan, dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap Pangan halal dan aman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Pangan Aman dan Halal; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M- Dag/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M- Dag/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44.M-Dag/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PANGAN AMAN DAN HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslin yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar halal, jaminan halal dan fatwa halal.
8.Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji, meneliti, menganalisa dan memutuskan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
9.Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPOM Provinsi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11.Pangan Halal adalah Pangan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
12.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan pangan.
14.Bahan hewani adalah bahan diperoleh dari hewan (mamalia seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain) atau unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain, maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
15.Bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk berupa pangan, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut.
16.Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari ingredient (komposisi bahan).
17.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh MUI melalui LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
19.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
20.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
21.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Pangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal berasaskan :

a.pelindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi; dan
f.profesionalitas.

Pasal 3

Pengaturan dan penyelenggaraan mengenai sertifikasi halal bertujuan:

a.memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersedian pangan aman dan halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Pangan;
b.menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan pangan aman dan halal;
c.meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin pangan aman dan halal; 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
d.meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi terhadap pangan aman dan halal;
e.meningkatkan kepercayaan terhadap pangan aman dan halal yang keluar dan/atau masuk ke wilayah provinsi;
f.meningkatkan daya saing produk pangan yang dihasilkan Pelaku Usaha.

Pasal 4

Penyelenggaraan sertifikasi halal berfungsi sebagai:

a.pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan program dan kegiatan guna meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kemandirian industri pangan aman dan halal;
b.pedoman bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan jaminan pangan aman dan halal;
c.dukungan bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan jaminan pangan aman dan halal;
d.landasan dalam penyelenggaraan pembangunan industri pangan aman dan halal sebagai motor penggerak perekonomian daerah;
e.landasan pelaksanaan yang kredibel untuk menjembatani rantai pasok pangan aman dan halal antar pelaku usaha;
f.landasan koordinasi antar pemangku kepentingan agroindustri aman dan halal;
g.landasan kebijakan yang kuat dalam perencanaan strategis pemerintah provinsi terhadap pengembangan industri pangan aman dan halal;
h.kepastian kewenangan pemangku kepentingan berdasarkan kelompok institusi untuk melakukan tugasnya masing-masing dan koordinasi secara 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 aktif satu sama lain; dan
i.landasan dan arah program edukasi serta sosialisasi mengenai konsep pangan aman dan halal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.penyebarluasan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah menyusun perencanaan jaminan pangan aman dan halal sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan pangan aman dan halal.
(3)Para pemangku kepentingan pada perencanaan penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.Perangkat Daerah Provinsi dan/atau 9 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :
  1. 1.Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang perindustrian dan/atau perdagangan untuk menangani pangan terbungkus/berkemasan;
  2. 2.Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang peternakan untuk menangani produk hewan segar;
  3. 3.Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang pariwisata untuk menangani jasa perhotelan, restoran dan kuliner;
  4. 4.Perangkat Daerah Pendukung adalah perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal dari sisi perencanaan, dukungan infrastruktur, pengembangan dan penyebarluasan.
2. b.pelaku usaha;
3. c.lembaga swadaya masyarakat;
4. d.masyarakat/konsumen;
5. e.LPPOM MUI.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 10 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(2)Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya pangan aman dan halal untuk dikonsumsi.
(3)Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
(4)Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama.
(5)Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan jaminan pangan aman dan halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran pangan a m a n d a n halal.
(2)Jaminan pangan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari LPPOM MUI.
(3)Jaminan pangan aman meliputi pangan yang mendapat lisensi higienis sanitasi dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau BPOM Provinsi.
(4)Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal wajib memenuhi standar aman untuk dikonsumsi. 11 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Pasal 9

(1)Bahan yang digunakan dalam proses jaminan pangan aman dan halal terdiri dari bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
(2)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
1. a.hewan;
2. b.tumbuhan;
3. c.mikroba; dan
4. d.bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
(3)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
1. a.tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
2. b.tidak boleh dihasilkan dari fasilitasi produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
3. c.tidak bercampur dengan barang haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi;
4. d.tidak menyebabkan infeksi dan intoksidasi pada manusia.
(4)Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam 12 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 kategori berstandar pangan aman dan halal.

BAB VI

PROSES JAMINAN PANGAN AMAN DAN HALAL

Pasal 10

(1)Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veterianer.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…