DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 227

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: fungsi dan kedudukan RTRW; lingkup wilayah perencanaan dan substansi RTRWP; Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; arahan pengendalian pemanfaatan ruang; hak, kewajiban, peran masyarakat dan kelembagaan; pengawasan penataan ruang; penyelesaian sengketa; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan ruang untuk perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat

Mengingat

Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya perubahan tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 2 akibat faktor eksternal dan internal lingkungan, perlu penyesuaian penataan ruang secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kota Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 3
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169 );
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 4
12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
16.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 5
20.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
22.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
27.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 6
28.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
29.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestariaan Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40.Peraturan PemerintahNomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
44.Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
47.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
48.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Etalase Kelautan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 9 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 - 2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 10
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13.Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14.Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
15.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 11
16.Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
17.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
20.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
21.Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
22.Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 12 seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
23.Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24.Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
25.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26.Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
27.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
28.Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
29.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 13
30.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31.Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
32.Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
33.Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34.Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
35.Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
36.Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
37.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 14
38.Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian kepada masa lalu.
39.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
40.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41.Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang alokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
42.Kawasan Budidaya Pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
43.Kawasan Budidaya Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44.Kawasan Budidaya Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultural maupun tumpang sari.
45.Kawasan Budidaya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan kegiatan peternakan/terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura/perikanan) Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 15 berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
46.Kawasan Budidaya Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah/lahan kering untuk komoditas perkebunan.
47.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
48.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
49.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
50.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
51.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
52.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
53.Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 16 pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
54.Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
55.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
56.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
57.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
58.Kawasan Pariwisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
59.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan penghidupan. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 17
60.Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
61.Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
62.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63.Kawasan strategi nasional tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan Negara, pengendalian lingkungan hidup, dan atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
64.Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk muatan rencana tingkat nasional.
65.Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
66.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 18
67.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengerukan, pengeringan lahan atau drainase.
68.Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
69.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
70.Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas- batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses- proses sekaligus yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
71.Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
72.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
73.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 19
75.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)RTRW Provinsi berfungsi sebagai :
1. a.arahan struktur ruang dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. b.pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
(2)Kedudukan RTRW Provinsi sebagai dasar pertimbangan dalam :
1. a.menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang kabupaten/kota; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. b.sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas ekosistem. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 20

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI RTRWP

Pasal 3

(1)Lingkup wilayah perencanaan yaitu daerah dengan batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup wilayah daratan, wilayah perairan berupa pesisir, laut, dan perairan lainnya, serta wilayah udara.
(2)Wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas:
1. a.daratan kurang lebih 16.424 (enam belas ribu empat ratus dua puluh empat) kilo meter persegi.
2. b.perairan kurang lebih 65.301 (enam puluh lima ribu tiga ratus satu) kilo meter persegi.
(3)Batas-batas wilayah meliputi:
1. a.sebelah barat dengan Selat Bangka;
2. b.sebelah timur dengan Selat Karimata;
3. c.sebelah utara dengan Laut Natuna; dan
4. d.sebelah selatan dengan Laut Jawa.
(4)Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kabupaten Bangka Barat;
2. b.Kabupaten Bangka;
3. c.Kabupaten Bangka Tengah;
4. d.Kabupaten Bangka Selatan;
5. e.Kabupaten Belitung;
6. f.Kabupaten Belitung Timur; dan
7. g.Kota Pangkalpinang. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 21

Pasal 4

RTRW Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 5

Tujuan penataan ruang provinsi adalah ”Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.”

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut :

a.Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu;
b.Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari; Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 22
c.Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai;
d.Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, heritage dan bahari serta ramah lingkungan;
e.Penglolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
f.Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan; dan
g.Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Strategi dalam rangka penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :
1. a.memantapkan visi setiap ibukota kabupaten dan Kota Pangkalpinang dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. b.menguatkan fungsi dan mendorong peran setiap pusat kegiatan sesuai dengan potensi lokal yang dirumuskan dalam visi masing-masing daerah;
3. c.mendorong dan memfasilitasi kerjasama ekonomi antar wilayah dalam kerangka kesatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. d.mendorong pengembangan kegiatan pertanian melalui pendekatan agropolitan dan minapolitan. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 23
(2)Strategi untuk pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui :
1. a.membantu kabupaten/kota untuk memastikan sub-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif ekonomi daerah;
2. b.mendorong dan membantu pembangunan kawasan industri maritim;
3. c.mendukung pengembangan sumber daya daerah agar mampu meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas pelayanan publik; dan
4. d.membantu kabupaten/kota membangun sistem ekonomi wilayah kota-desa yang terintegrasi secara internal maupun eksternal.
(3)Strategi dalam rangka pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf c, dilakukan melalui strategi:
1. a.membangun kesepakatan antar kabupaten/kota untuk menetapkan sistem perwilayah industri sesuai dengan potensi lokal yang ada;
2. b.mendorong dan membantu pengembangan kegiatan industri kabupaten/kota; dan
3. c.membantu dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan industri.
(4)Strategi dalam rangka pengembangan kegiatan wisata yang berbasis budaya lokal, pusaka dan bahari serta ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui strategi: Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 24
1. a.memfasilitasi dan membangun kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan wisata Kepulauan Bangka Belitung;
2. b.mendorong dan membantu kabupaten/kota membangun dan merevitalisasi kawasan dan atau objek wisata potensial di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
3. c.membantu dan membangun prasarana dan sarana penunjang pariwisata sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(5)Strategi untuk pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
1. a.pemetaan dan klasifikasi kondisi kawasan pertambangan serta status penguasaannya;
2. b.memfasilitasi terbangunnya klaster dan kelompok pertambangan untuk kegiatan pertambangan rakyat;
3. c.membantu dan melakukan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan pertambangan melalui pendekatan revitalisasi, rehabilitasi dan reklamasi;
4. d.melakukan revitalisasi, refungsionalisasi dan perbaikan lingkungan pada kawasan bekas pertambangan;
5. e.mendorong dan membantu kabupaten/kota melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan; dan
6. f.memastikan setiap pelaku usaha pertambangan melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 25
(6)Strategi dalam rangka Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan melalui strategi:
1. a.membantu kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana wilayah yang mendukung pencapaian visi masing-masing kabupaten/kota;
2. b.merumuskan rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah masing- masing kabupaten/kota dan yang bersifat lintas wilayah; dan
3. c.membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan hasil laut.
(7)Strategi dalam rangka penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan melalui strategi :
1. a.identifikasi dan perumusan strategi pembangunan kawasan tertinggal dalam konstelasi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. b.mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan prasasarana dan sarana wilayah tertinggal serta peningkatan produktivitas lahan;
3. c.memantapkan tata batas kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.memastikan daya dukung lingkungan terhadap pengembangan kegiatan ekonomi, terutama untuk sektor pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 26

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
1. a.sistem perkotaan;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumberdaya air; dan
6. f.sistem prasarana lingkungan.
(2)Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi.
(2)Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.PKNp;
2. b.PKW;
3. c.PKWp; dan
4. d.PKL. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 27
(3)Kota yang ditetapkan sebagai PKNp adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kota Pangkalpinang.
(4)Kota yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.Mentok;
2. b.Tanjungpandan; dan
3. c.Manggar.
(5)Kota yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.Toboali; dan
2. b.Koba.
(6)Kota yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.Kelapa;
2. b.Parittiga;
3. c.Belinyu;
4. d.Sungailiat
5. e.Sungai Selan;
6. f.Sijuk;
7. g.Membalong;
8. h.Badau;
9. i.Kelapa Kampit;
10. j.Gantung;
11. k.Puding Besar;
12. l.Pangkalanbaru;
13. m.Payung; dan
14. n.Selat Nasik. Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2014 28

Isi peraturan

Teks227PDFHirarki

Memuat teks peraturan…