DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tujuan, Pendirian dan kedudukan, sumber pembiayaan, organisasi, dewan direksi, pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan dewan direksi, penyelenggaraan dan penyiaran LPP Lokal Infor Radio, rencana kerja dan anggaran, pertanggung jawaban, kepegawaian dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu mengatur hal yang lebih spesifik dalam pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan lembaga penyiaran khususnya Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa Info Radio yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio yang keberadaannya telah memasyarakat dan agar dapat meningkatkan fungsi serta perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf bdan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
9.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL INFO RADIO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan (relay) dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut LPP Lokal Info Radio adalah Radio Siaran Publik Lokal Info Radio Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal Info Radio Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah perangkat Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
8.Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal Info Radio, yaitu unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
9.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10.Penyiaran adalah pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan kesinambungan. 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
12.Siaran Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
13.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15.Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
16.Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
18.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
19.Program adalah program siaran lokal yang disesuaikan dengan program siaran RRI.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendirian LPPL Info Radio bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan penyebarluasan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

BAB III

PENDIRIAN dan KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal Info Radio yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang.
(2)Penyelenggaraan LPP Lokal Info Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)LPP Lokal Info Radio adalah LPP yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(4)LPP Lokal Info Radio berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Siaran Iklan;
c.Sumbangan Masyarakat; dan
d.Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan LPP Lokal Info Radio disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi LPP Lokal Info Radio terdiri atas :
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Susunan organisasi LPP Lokal Info Radio selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Pasal 7

(1)Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DPRD berdasarkan masukan dari masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

a.Memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
b.Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPP Lokal Info Radio. 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban:
1. a.mengawasi kinerja Dewan Direksi;
2. b.mengawasi siaran;
3. c.menjamin bahwa LPP Lokal Info Radio tetap berorientasi pada publik;
4. d.menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
5. e.meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPP Lokal Info Radio.
(2)Dewan Pengawas memiliki hak berupa gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…