DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, maksud dan tujuan, fungsi dan kewenangan, pendekatan pendidikan, perencanaan pendidikan dan partisipasi pendidikan, peningkatan indeks pembangunan manusia dan pembentukan generasi berkarakter, budaya dan karakteristik pendidikan, kurikulum muatan lokal dan ekstrakurikuler, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prsarana pendidikan, hak dan kewajiban orang tua dan masyarakat, peran serta masyarakat, pengembangan kurikulum, bahasa pengantar pendidikan, data dan informasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara sadar, sistematis, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkeadilan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta efisien dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172); 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
8.Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
9.Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan tingkat kelayakan.
10.Badan Akreditasi sekolah/madrasah tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut BAP-S/M adalah Badan non struktural yang bersifat independen.
11.Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13.Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Kepulauan Bangka Belitung dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
14.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15.Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non formal maupun informal.
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
22.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental (difabel) dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
23.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24.Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
25.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
27.Peran serta adalah seluruh sumbangan dan aktivitas masyarakat secara material, finansial, pemikiran, tenaga, waktu dan lainnya untuk keperluan kemajuan pendidikan.
28.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggara pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29.Keunggulan lokal dan/atau keunggulan tertentu adalah keunggulan dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi, dan kreativitas inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
30.Muatan Lokal adalah merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau sebagai mata pelajaran tersendiri.
31.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pe ngaturan mengen
32.tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33.Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan megenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.
34.Kelokalan adalah keunikan potensi dan permasalahan masyarakat dan budayanya sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pendidikan. 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
35.Nilai budaya adalah keseluruhan sistem norma yang berakar dari kebudayaan daerah yang membangun pranata kehidupan masyarakat budaya dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan harmonis.
36.Kebudayaan daerah adalah seluruh potensi budaya etnik yang hidup berkembang dan didukung oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
37.Transformasi budaya adalah upaya penggalian, penerusan dan internalisasi nilai melalui proses rekonstruksi dan reformulasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.
38.Masyarakat pendidikan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan.
39.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
40.Warga sekolah adalah kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, petugas kebersihan, penjaga, dan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
41.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
42.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
43.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
44.Pengawasan proses pendidikan dan pembelajaran adalah pengawasan atas proses dalam pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut. 9 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
45.Pengawasan Satuan Pendidikan adalah pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.
46.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalia n, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48.Lingkungan pendidikan adalah keseluruhan sistem penunjang yang menyebabkan terselenggaranya pendidikan dengan baik dan bermutu, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya.
49.Bantuan khusus adalah bantuan keuangan atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
50.Generasi berkarakter adalah generasi yang memiliki karakteristik yang cerdas, sehat, unggul, dan berakhlak mulia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dengan asas:

a.mutu;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.keadilan; 10 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
e.partisipatif; dan
f.berdaya saing.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, jujur, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III

FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk:

a.menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik;
b.mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, kepekaan sosial dan kecakapan vokasional khusus lainnya sesuai dengan permasalahan dan potensi peserta didik;
c.membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang terpuji; dan
d.mentransformasi nilai-nilai kearifan yang bersumber dari budaya bangsa. 11 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Pasal 6

(1)Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:
1. a.Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
3. c.Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi;
4. d.Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. e.Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDEKATAN PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menggunakan pendekatan mutu, akhlak mulia, budaya, partisipatif dan daya saing.
(2)Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.
(3)Nilai-nilai luhur budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan budaya. 12 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB V

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan sumber lainnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
(2)Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(3)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
(4)Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam percepatan partisipasi pendidikan. 13 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…