DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, maksud, dan tujuan penyelenggaraan PTSP. Selain itu, diatur pula mengenai penyelenggara dan hubungan kerja, pendelegasian wewenang, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pemanfaatan system teknologi. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan, dokumen perizinan dan nonperizinan, layanan informasi dan layanan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat, peran serta masyarakat, retribusi, hak, kewajiban dan larangan, sanksi administrasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibentuk lembaga penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa guna optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan pada lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1918);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas pokok dan fungsinya.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatangannya atas nama pemberi wewenang.
9.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -4 11 Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
12.Pemohon adalah orang perseorangan yang memiliki badan usaha maupun yang tidak memiliki badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan.
13.Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah Teknis terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai ditenma atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
14.Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dan Penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 17.Honorer adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan upahnya dibayar atau digaji dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
18.Calo atau Perantara adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah maupun tidak menerima upah.
19.Koordinator Perizinan adalah petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Honorer atau masyarakat, yang bertugas membantu mengoordinasikan dan menghimpun secara kolektif permohonan pelayanan perizinan sektor kelautan dan perikanan di lapangan.
20.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan pemerintah daerah.
21.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada orang pribadi atau badan usaha.
22.Mai administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.persamaan;
c.partisipatif;
d.transparansi;
e.efektifitas;
f.profesionalitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan PTSP dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;
b.mewujudkan tatalaksana pelayanan publik yang mudah, murah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
c.meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
d.mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III

PENYELENGGARA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

(1)PTSP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(2)PTSP sebagaimana pada ayat (1) didukung oleh Tim Teknis PTSP dan PD Teknis.
(3)Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan dari Kepala PD Teknis yang terdiri dan pejabat PD Teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan jenis Perizinan dan Nonperizinan.
(4)Dalam menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP mempunyai fungsi:
1. a.pemberian informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
2. b.penerimaan permohonan berkas;
3. c.pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas sebagai persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon izin; d pengoordinasian Tim Teknis PTSP dan pendampingan survei lapangan bersama dengan anggota Tim Teknis PTSP terhadap izin baru atau izm perpanjangan yang mengalami perubahan spesifikasi; e pemrosesan dan pengolahan berkas serta pengadministrasian dokumen Perizinan dan Nonperizinan sesuai norma dan SP terutama berkaitan dengan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, biaya, dan waktu penyelesaiannya;
4. f.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan PD Teknis dan instansi terkait lainnya;
5. g.penandatanganan naskah dokumen Perizinan dan Nonperizinan sesuai saran pertimbangan atau kajian teknis dari Tim Teknis PTSP;
6. h.penerbitan, penolakan dan pencabutan Perizinan dan Nonperizinan, serta penyampaian tembusan atau salinannya ke PD Teknis; dan
7. i.penyediaan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6

(1)Tim Teknis PTSP bertugas:
1. a.melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;
2. b.membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya;
3. c.memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP;
4. d.menuangkan uraian spesifikasi besaran Retribusi ke dalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan, khusus bagi setiap Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan Retribusi;
5. e.melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala PD Teknis dan Aparatur PD Teknis;
6. f.memberikan laporan tertulis atau tembusan terhadap setiap hasil saran pertimbangan atau rekomendasi Tim Teknis PTSP kepada Kepala PD Teknis terkait;
7. g.merekapitulasi setiap Perizinan dan Nonperizinan yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP untuk keperluan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara fungsional bagi PD Teknis, maupun keperluan data pembanding bagi DPMPTSP; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Tim Teknis PTSP bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Koordinator Tim Teknis PTSP.
(3)Anggota Tim Teknis PTSP dapat mengusulkan secara lisan atau tertulis mengenai petugas dari PD Teknis yang bersangkutan sebagai pendamping yang diikutsertakan dalam survei lapangan kepada Kepala DPMPTSP maupun kepada Kepala PD Teknis yang bersangkutan, dengan memperhatikan efektifitas dan daya guna petugas, serta tingkat resiko atau dampak Perizinan dan Nonperizinan yang akan dilakukan survei lapangan.
(4)Untuk mengoptimalkan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kinerja/tugas dan peningkatan kompetensi aparatur anggota Tim Teknis PTSP, Gubernur dapat membentuk Tim Pembina PTSP yang terdiri dari unsur-unsur Kepala PD Teknis yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)PD Teknis mempunyai tugas memperlancar dan memberikan dukungan teknis terhadap penyelenggaraan PTSP.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD Teknis mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan tindak lanjut layanan pengaduan PTSP berkaitan dengan aspek teknis secara cepat dan tepat;
2. b.perencanaan dan perumusan arah kebijakan Perizinan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan/atau nonizin secara fungsional, sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 8

(1)Gubernur mendelegasikan wewenang pelayanan dan pemberian Perizinan dan Nonperizinan secara administrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemrosesan administrasi permohonan Perizinan dan Nonperizinan, pengoordinasian anggota Tim Teknis PTSP dari PD Teknis, sampai dengan penandatanganan perizinannya atas nama pemberi wewenang.
(3)Dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP melakukan:
1. a.penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
2. b.penolakan permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
3. c.pencabutan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan. 8-
(4)Setiap Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan Gubernur kepada DPMPTSP ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur.
(5)Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan Gubernur kepada Kepala DPMPTSP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana guna menunjang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
(2)Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.
(3)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan akses bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PTSP memanfaatkan sistem teknologi informasi melalui penyediaan situs resmi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
(2)Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
1. a.publikasi jenis pelayanan, persyaratan teknis, SP, SOP;
2. b.pengumuman permohonan penerbitan izin;
3. c.pendaftaran online (dalam jaringan);
4. d.penelusuran posisi dokumen pada setiap proses;
5. e.biaya dan waktu; dan
6. f.tatacara pengaduan.
(3)DPMPTSP memastikan sistem teknologi informasi berjalan dengan baik.
(4)Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, DPMPTSP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi lainnya.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…