DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, perencanaan PUG, penganggaran responsif gender, pelaksananaan dan kelembagaan PUG, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan, partisipasi masyarakat dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga kaum perempuan dapat semakin berperan dalam proses pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PENGARUS- UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.
11.Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antar kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
12.Lembaga nonpemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
13.Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15.Focal Point PUG adalah aparaturSatuan Kerja Pemerintah Daerahyang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUGdi unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja PUGyang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUGdari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RANDA adalah tahapan program atau kegiatan PUG di daerah yang 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah berasaskan:

a.agama;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.persamaan substantif;
e.nondiskriminasi;
f.manfaat;
g.partisipatif;
h.transparansi; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah adalah untuk:

a.mengintegrasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dalam proses pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
d.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah; dan
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerahmeliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan kelembagaan, pelaporan,pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.

BAB IV

PERENCANAAN PUG

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), RenstraSKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan RenjaSKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

(1)Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)dapat dilakukan denganmenggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD dapat bekerja 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

Bappeda mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD,Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)dan Renja SKPD yang responsif gender.

BAB V

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender(PPRG) yang dituangkan kedalam dokumen KUA/PPAS, RKA SKPD, RAPBD dan DPA SKPD.
(2)PPRGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statemen (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang Responsif Gender.

Pasal 10

DPPKAD mengoordinasikan penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD, RAPBD dan DPA SKPD yang responsif Gender.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…