Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnyadisebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.
11.Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antar kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
12.Lembaga nonpemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
13.Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15.Focal Point PUG adalah aparaturSatuan Kerja Pemerintah Daerahyang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUGdi unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja PUGyang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUGdari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RANDA adalah tahapan program atau kegiatan PUG di daerah yang 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.
BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN