DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tatanan pelabuhan perikanan; pembangunan pelabuhan perikanan; lembaga pengelola pelabuhan perikanan; wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; pusat informasi pelabuhan perikanan; penggunaan fasilitas dan penjualan hasil tangkapan; serta pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan lampiran huruf Y angka 2 Sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan kewenangan untuk mengelola pelabuhan perikanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang SALINAN Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan sumber daya kelautan dan perikanan.
5.Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7.Pengelolaan Pelabuhan Perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Perikanan.
8.Kepala Pelabuhan Perikanan adalah pimpinan Pelabuhan Perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Perikanan.
9.Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
10.Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
11.Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.
12.Kesyahbandaran adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
13.Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
14.Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.
15.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16.Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Pelabuhan Perikanan meliputi:

a.tatanan pelabuhan perikanan;
b.pembangunan pelabuhan perikanan;
c.lembaga pengelola pelabuhan perikanan;
d.wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
e.pusat informasi pelabuhan perikanan;
f.penggunaan fasilitas dan penjualan hasil tangkapan; dan
g.pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan.

BAB II

TATANAN KEPELABUHAN PERIKANAN

Pasal 3

Tatanan kepelabuhan perikanan meliputi:

a.fungsi Pelabuhan Perikanan;
b.fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan
c.perencanaan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 4

(1)Fungsi Pelabuhan Perikanan terdiri atas:
1. a.pemerintahan; dan
2. b.pengusahaan.
(2)Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
(3)Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Pasal 5

Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a.pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
b.pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
c.pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
d.pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
e.tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
f.pelaksanaan fungsi karantina ikan;
g.publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
h.publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
i.pemantauan wilayah pesisir;
j.pengendalian lingkungan;
k.kepabeanan;
l.keimigrasian; dan/atau
m.fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

Pasal 6

(1)Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait oleh pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
1. a.tambat dan labuh kapal perikanan;
2. b.bongkar muat ikan;
3. c.pengolahan hasil perikanan;
4. d.pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
5. e.pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. f.penyimpanan dingin;
7. g.perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
8. h.logistik dan perbekalan Kapal Perikanan;
9. i.penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan;
10. j.data, informasi dan publikasi;
11. k.keluar masuk kendaraan di lingkungan Pelabuhan Perikanan;
12. l.pengelolaan limbah dan kebersihan.
13. m.wisata bahari; dan
14. n.jasa lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Selain layanan oleh Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pelabuhan Perikanan dapat memfasilitasi lembaga lain untuk memberikan layanan terkait pengelolaan perikanan, meliputi:
1. a.pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan oleh fungsional pengawas perikanan yang terdiri dari:
  1. 1.layanan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Keberangkatan;
  2. 2.layanan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Kedatangan;
  3. 3.layanan penerbitan Surat Laik Operasional Kapal Perikanan;
  4. 4.layanan pengawasan terhadap tindak pidana perikanan;
  5. 5.layanan patroli laut kapal pengawas perikanan; dan
  6. 6.layanan lain oleh pengaws perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.pelelangan ikan oleh pemerintah kabupaten/kota/Provinsi;
3. c.karantina ikan oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu hasil perikanan;
4. d.penerbitan Surat Keterangan Mutu, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan oleh Lembaga Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi;
5. e.penerbitan perizinan oleh dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi;
6. f.penarikan retribusi dan pungutan lain yang sah terhadap usaha perikanan oleh badan keuangan daerah Provinsi;
7. g.pemasangan rambu-rambu keselamatan pelayaran oleh dinas yang membidangi perhubungan di Provinsi dan/atau kementerian yang membidangi perhubungan;
8. h.layanan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakan secara terintegrasi.

Pasal 8

(1)Dalam rangka menunjang kegiatan Perikanan, Pelabuhan Perikanan wajib memiliki fasilitas yang meliputi:
1. a.fasilitas pokok;
2. b.fasilitas fungsional; dan
3. c.fasilitas penunjang.
(2)Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.dermaga;
2. b.Kolam Pelabuhan;
3. c.jalan;
4. d.air bersih;
5. e.instalasi pengelolaan air limbah;
6. f.listrik; dan
7. g.drainase.
(3)Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.kantor administrasi Pelabuhan Perikanan;
2. b.kantor layanan terintegrasi;
3. c.tempat pelelangan ikan;
4. d.instalasi bahan bakar minyak/gas;
5. e.pemeliharaan kapal;
6. f.penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
7. g.alat pengangkut ikan;
8. h.tempat pembuangan sementara; dan
9. i.keamanan.
(4)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.toilet umum;
2. b.tempat ibadah; dan
3. c.klinik kesehatan.

BAB III

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 9

(1)Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Provinsi berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
(2)Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut memperhatikan:
1. a.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. b.potensi sumberdaya ikan;
3. c.daya dukung sumberdaya manusia;
4. d.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. e.dukungan prasarana wilayah;
6. f.geografis daerah dan kondisi perairan; dan
7. g.sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
(2)Dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan yang meliputi:
1. a.rencana induk Pelabuhan Perikanan;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.desain rinci Pelabuhan Perikanan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATANAN KEPELABUHAN PERIKANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATANAN KEPELABUHAN PERIKANAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014