DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup peraturan; pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; hak dan kewajiban setiap penduduk di Provinsi Kep. Babel selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai koordinasi, kerjasama penegakan hukum, dan pendisiplinan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; sanksi; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 melalui adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu upaya terpadu dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Rapublik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut Corona Virus 2 (SARS-Cov-2).
10.Adaptasi kebiasaan baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019.
11.Tempat-tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
12.Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
13.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
14.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
15.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17.Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tingkat Provinsi.
19.Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tingkat Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota/Kabupaten adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota/Kabupaten untuk tingkat Kota/Kabupaten.
20.Surat Ketetapan Denda Administratif Pelaksanaan Protokol Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan SKDA-PPK adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan bermotor atas pelanggaran selama pemberlakuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan, yang disetorkan ke kas daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan dan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID- 19 di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
b.meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease (COVID-19); dan
d.menangani dampak ekonomi dan sosial budaya dari penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19).
e.memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah provinsi, penanggungjawab dan/atau pengelola kegiatan/usaha dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
b.hak dan kewajiban
c.koordinasi, kerjasama penegakan hukum dan pendisiplinan;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e.sanksi.

BAB III

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Pasal 5

(1)Dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19, Pemerintah Provinsi menetapkan dan memberlakukan Protokol Kesehatan sebagai bagian Adaptasi Kebiasaan Baru.
(2)Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui:
1. a.pemantauan dan pengawasan aktivitas keseharian penduduk; masyarakat;
2. b.memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penduduk masyarakat terkait dengan protokol kesehatan; dan
3. c.memfasilitasi akses guna tersedianya sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan pada fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya:
  1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;
  2. 2.tempat proses belajar mengajar;
  3. 3.tempat anak bermain;
  4. 4.tempat ibadah;
  5. 5.angkutan umum;
  6. 6.tempat kerja; dan
  7. 7.tempat-tempat umum dan fasilitas umum.
(3)Koordinasi, pengerahan sumberdaya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi
(4)Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
b.protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
c.protokol kesehatan di tempat kerja;
d.protokol kesehatan di rumah ibadah;
e.protokol kesehatan di tempat-tempat umum dan fasilitas umum;
f.protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya; dan
g.protokol kesehatan di moda transportasi.

Pasal 7

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, setiap pengelola/pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola/dipimpinnya;
b.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan pengunjung;
c.memastikan tenaga kesehatan dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
d.melakukan screening kepada pengunjung;
e.menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan;
f.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga kesehatan dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan tenaga kesehatan dan pengunjung dengan suhu tubuh > 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, tenaga kesehatan dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
g.mewajibkan tenaga kesehatan dan pengunjung untuk menggunakan masker;
h.memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga kesehatan dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
i.melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 8

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, setiap pengelola/pimpinan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area sekolah dan/atau institusi pendidikan yang dikelola/dipimpinnya;
b.menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
c.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga pengajar dan peserta didik;
d.memastikan tenaga pengajar dan peserta didik memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
e.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga pengajar dan peserta didik di pintu masuk, dan jika diketemukan peserta didik dan/atau tenaga pengajar dengan suhu tubuh > 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta didik dan/atau tenaga pengajar tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
f.mewajibkan tenaga pengajar dan peserta didik untuk menggunakan masker;
g.memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga pengajar dan peserta didik agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
h.melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk dikelas paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 9

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, setiap pimpinan di tempat kerja wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.menjamin kebersihan dan melakukan disinfeksi secara berkala di area tempat kerja yang dipimpinnya;
b.menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
c.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja;
d.memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
e.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja di pintu masuk, dan jika diketemukan pekerja dengan suhu tubuh > 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pekerja tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
f.mewajibkan pekerja untuk menggunakan masker;
g.memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
h.melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 10

Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, setiap pengelola/pimpinan di rumah ibadah wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat ibadah yang dikelola/dipimpinnya;
b.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh jema’ah;
c.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jema’ah di pintu masuk, dan jika diketemukan jema’ah dengan suhu tubuh > 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, jema’ah tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
d.mewajibkan jema’ah untuk menggunakan masker;
e.memasang media informasi untuk mengingatkan jema’ah agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/hand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
f.melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…