DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, diatur pula tentang ketentuan mengenai kebijakan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha; serta koordinasi dan kelembagaan. Peraturan ini juga memuat ketentuan tentang kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; sistem informasi pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; pendanaan; serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa globalisasi dan kemajuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi turut berpengaruh terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peraturan daerah yang mengatur pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Bupati/Walikota adalah kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
12.Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 2

Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.manfaat;
d.pelindungan;
e.kekeluargaan;
f.keterpaduan;
g.legalitas; dan
h.nondiskriminasi.

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
b.mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua program pembangunan yang sasarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga;
c.meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah;
d.mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya;
e.mendukung keberhasilan pembangunan Daerah; dan
f.mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
b.peran dan tanggung jawab;
c.koordinasi dan kelembagaan;
d.kerjasama;
e.sistem informasi;
f.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 5

(1)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
(2)Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.keagamaan;
2. b.sosial budaya;
3. c.cinta kasih;
4. d.perlindungan;
5. e.reproduksi;
6. f.sosialisasi dan pendidikan;
7. g.ekonomi; dan
8. h.pembinaan lingkungan.
(3)Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan berpedoman pada konsep yang meliputi:
1. a.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik;
3. c.ketahanan ekonomi;
4. d.ketahanan sosial psikologis;
5. e.ketahanan sosial budaya dan agama; dan
6. f.ketahanan pendidikan Keluarga.

Pasal 6

(1)Kebijakan pada aspek legalitas dan keutuhan Keluarga diarahkan untuk mencegah dan menurunkan angka perceraian dan/atau kerusakan rumah tangga.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek landasan legalitas dan keutuhan Keluarga, meliputi:
1. a.fasilitasi legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
2. b.edukasi kesetaraan gender.
(3)Fasilitasi legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.mendorong kemudahan pengurusan dokumen kependudukan;
2. b.edukasi pra dan pasca perkawinan;
3. c.dukungan pelaksanaan perkawinan; dan
4. d.penguatan Keluarga berencana.
(4)Edukasi kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengarusutamaan gender secara adil dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan fisik keluarga diarahkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi pangan, kesehatan, sandang, dan perumahan.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kecukupan pangan dan gizi;
2. b.kesehatan Keluarga;
3. c.kecukupan sandang; dan
4. d.tempat tinggal yang layak huni.
(3)Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.pasar murah;
2. b.kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan/atau
3. c.edukasi tentang pangan dan gizi.
(4)Pemenuhan kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.edukasi kesehatan untuk Keluarga;
2. b.penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
3. c.penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
4. d.penyediaan ruang/tempat penitipan anak;
5. e.penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik;
6. f.perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
7. g.pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.
(5)Pemenuhan tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
1. a.penyediaan perumahan;
2. b.bantuan renovasi rumah tidak layak huni; dan/atau
3. c.pembebasan pajak bumi dan bangunan.

Pasal 8

(1)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan ekonomi diarahkan untuk mendorong penghasilan keluarga.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni peningkatan standar pendapatan Keluarga.
(3)Peningkatan standar pendapatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
2. b.bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal;
3. c.program padat karya; dan/atau
4. d.bantuan biaya hidup.

Pasal 9

(1)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan sosio psikologis diarahkan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
2. b.kepatuhan Keluarga terhadap hukum.
(3)Pewujudan keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.penciptaan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
2. b.peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
3. c.pencegahan risiko perceraian;
4. d.penerapan pola asuh yang baik;
5. e.pemulihan krisis Keluarga;
6. f.konseling remaja dan generasi berencana;
7. g.pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
8. h.pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.
(4)Pewujudan kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.pemahaman dan pelaksanaan norma hukum;
2. b.edukasi kesadaran hukum Keluarga;
3. c.pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan/atau
4. d.pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Pasal 10

(1)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan sosial budaya diarahkan untuk memperkuat dasar keagamaan, kepedulian sosial, serta pendidikan dan kebudayaan.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketaatan beragama;
2. b.kepedulian sosial; dan
3. c.kebudayaan.
(3)Pewujudan ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan keagamaan dan/atau kepercayaan bagi anggota Keluarga;
2. b.pemenuhan sarana ibadah;
3. c.dukungan kegiatan keagamaan bagi anggota Keluarga; dan/atau
4. d.pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
(4)Pewujudan kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.pendampingan dan pelayanan kepada orang tua lanjut usia;
2. b.pelindungan dan pemenuhan hak anak yatim/piatu, anak terlantar, penyandang disabilitas; dan/atau
3. c.membangun partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
(5)Pewujudan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
1. a.penanaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
2. b.dukungan kegiatan kebudayaan; dan/atau
3. c.pelestarian adat dan kebudayaan Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…