DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED); pelaksanaan program RUED; jangka waktu RUED; kebijakan energi daerah; kerja sama dalam pelaksanaan RUED; pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi RUED; pembiayaan dalam pelaksanaan RUED; peran serta masyarakat; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2019-2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.
7.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
9.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut RUED adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10.Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
11.Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12.Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
13.Pihak Lainnya adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 2

(1)Perencanaan pengelolaan energi daerah dituangkan dalam dokumen RUED.
(2)Dokumen RUED sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan sistematika yang meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi energi daerah saat ini dan masa mendatang;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
4. d.kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
5. e.penutup.
(3)Dokumen RUED sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RUED diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED.
(2)Matrik program RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Kabupaten/Kota;
2. b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(2)RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman bagi:
1. a.Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
3. c.masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Energi.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RUED.
(2)Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya yang terkait.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.
(4)Pencapaian target program RUED diprioritaskan untuk meningkatkan peran Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Bauran Energi.
(5)Bauran Energi dari Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditargetkan mendekati sebesar 17,21% (tujuh belas koma dua puluh satu persen) sampai dengan tahun 2025 dan sebesar 30,97% (tiga puluh koma sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan tahun 2050.
(6)Pencapaian Bauran Energi dari Energi Baru dan Energi Terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat dan swasta.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1)RUED mulai berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
1. a.RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/ atau
2. b.perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan Energi baik di tingkat Provinsi dan nasional.

BAB V

KEBIJAKAN ENERGI DAERAH

Pasal 7

(1)Kebijakan energi daerah merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memaksimalkan potensi energi di Provinsi guna terciptanya ketahanan energi di Provinsi.
(2)Kebijakan energi daerah terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan pendukung.
(3)Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.ketersediaan energi untuk kebutuhan di Provinsi;
2. b.prioritas pengembangan energi;
3. c.pemanfaatan sumber daya energi di Provinsi; dan
4. d.cadangan energi di Provinsi.
(4)Kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi;
2. b.lingkungan hidup dan keselamatan;
3. c.harga, subsidi, dan insentif energi;
4. d.infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi;
5. e.penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi; dan
6. f.kelembagaan dan pendanaan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah lain dan Pihak Lainnya.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung pengelolaan energi dalam RUED.
(3)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SOSIALISASI

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED.
(2)Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu Dinas yang ditunjuk.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sosialisasi RUED kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan RUED bersumber pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
c.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.proses perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(3)Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
(4)Gagasan, data dan informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…