DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019-2039 (RPIP). Perda ini juga mengatur mengenai industri unggulan Provinsi Kep. Bangka Belitung serta jangka waktu dan pelaksanaan RPIP. Selain itu, Perda ini mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan mengenai pendanaan pelaksanaan RPIP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1060 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007- 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Industri Unggulan adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang dilokasi tertentu.
7.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
11.Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam perencanaan dan pembangunan industri;
b.pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dalam menyusun RPIK; dan
c.pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Provinsi;
b.pedoman dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang RPIK; dan
c.acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Provinsi;
b.Jangka Waktu dan Pelaksanaan;
c.Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
d.Pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

(1)Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi meliputi:
1. a.industri pengolahan perikanan;
2. b.industri pengolahan lada;
3. c.industri pengolahan sawit; dan
4. d.industri pengolahan timah dan mineral ikutan timah (hilirisasi timah).
(2)Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Provinsi dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/kota di Provinsi.

Pasal 6

(1)Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP.
(2)Pengembangan Industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu 2019-2039.
(2)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Sistematika RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; DAN
5. e.BAB V : PENUTUP.
(4)RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

RPIP sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Provinsi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan -undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 10

(1)Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
(3)Pemerintah Daerah Provinsi mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020